Menggugat Sistem Pendidikan

 Opini, Politik, Refleksi
Bangunan sekolah dasar di salah satu daerah di TT

Banyak yang bilang pendidikan kita kini tak lagi mengandalkan kualitas dalam mencetak generasi muda yang berintelektual dan memiliki SDM handal namun lebih menjurus sebagai pasar finansial atau formalitas belaka yang mengejar material semata. Anggapan ini tentu tidak salah di tengah carut-marut wajah pendidikan di negeri kita yang kian terpuruk, masih jauh dari harapan. Berbagai kebijakan baru yang mengatasnamakan demi kemajuan pendidikan Indonesia justru menjadi beban tersendiri bagi para siswa dan tenaga pendidik. Inilah kesalahan tersistematis, kebijakan yang dibuat dari atas ke bawah, sehingga pada level bawah hanya menjalankan tanpa protes. Pendidikan tak lagi seperti air jernih yang menyejukkan. Pendidikan telah kehilangan arahnya, bingung hendak ke mana lagi. Sebagai contoh penerapan kebijakan Ujian Nasional bagi tingkat SMA (Sekolah Menengah Atas) ternyata hanya menjadi beban bagi pihak sekolah dan tentunya yang lebih disengsarakan adalah para siswa itu sendiri. Karena merasa terbebani dengan standarisasi kelulusan, tidak heran bila kemudian banyak hal-hal tidak terpuji pun terjadi, mulai dari jual beli kunci jawaban, pembocoran soal oleh pihak sekolah hingga jual beli ijasah palsu. Ini tentu menjadi cambuk besar bagi dunia pendidikan kita yang kini sedang dalam taraf pembelajaran menuju lebih modern dan humanis.
Masalah lain timbul ketika standarisasi UN tersebut menjadi faktor penting penentu kelulusan para siswa sekaligus alternatif uji kelayakan guna melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi. Jika yang terjadi demikian maka sirna sudah semua mimpi anak-anak muda Indonesia, berjuang keras selama 3 tahun di sekolah namun harus gagal dalam sekejap melalui ujian selama beberapa hari saja itu.
Alangkah lebih eloknya bila standar nilai ujian kelulusan dijadikan sarana refleksi para pengambil kebijakan dalam mengkaji kualitas pendidikan di setiap daerah, dipelajari semua faktor panghambat dan pendukung, bukannya menjadi standar penentuan kelayakan ; lulus atau tidak. Bagaimana mungkin kita menyamakan standarisasi nilai para siswa sementara pendidikan di Jakarta misalnya jauh berbeda dengan pendidikan di pelosok NTT. Para siswa yang bersekolah di Jakarta ditunjang sarana dan prasarana yang lengkap serta kualitas dan kuantitas tenaga didik yang bagus. Sedangkan di daerah-daerah pelosok NTT, dalam segala keterbatasan mereka menuntun ilmu guna diabdikan pada masyarakat dan menjadi daerah lebih baik lagi. Terbatasnya sarana dan prasarana serta minimnya kualitas maupun kuantitas guru menjadi faktor mengapa pendidikan di NTT masih kalah kelas dari propinsi lainnya di Indonesia. Seharusnya pihak sekolah-lah yang berwenang menentukan kelulusan para siswanya dan bukan melalui UN semata.
Sudah saatnya dunia pendidikan berbenah diri, menjadi lebih baik lagi. jangan rusak generasi muda dengan berbagai kebijakan yang membebani namun jadikanlah pendidikan yang menyenangkan sebagai sarana dalam penciptaan generasi muda yang handal dan manusiawi. Semoga pendidikan Indonesia menjadi lebih baik lagi
.

                                                         * * *

Jogja, 10 Juli 2010
Menanti malam final Piala Dunia 2010

Related Posts

Leave a Reply