Peran ASEAN Regional Forum terkait isu-isu keamanan non-tradisional pasca Perang Dingin Part II

 Hubungan Internasional, Opini, Politik

Prosedur Kerja ASEAN Regional Forum
Semenjak pendiriannya di Bangkok pada bulan Juli 1994, ASEAN Regional Forum telah mengalami suatu proses evolusi yang terdiri atas:
– pemajuan peningkatan kepercayaan antar negara peserta;
– pengembangan diplomasi pencegahan; dan
– elaborasi mengenai pendekatan untuk pencegahan konflik.
Pendekatan tersebut telah memungkinkan para peserta ASEAN Regional Forum (ARF) untuk menghadapi secarakonstruktif berbagai isu politik dan keamanan yang dihadapi oleh kawasan, termasuk isu-isu baru yang muncul sebagai akibat globalisasi.
Untuk memastikan stabilitas yang lebih luas dan lebih terdata di kawasan, para peserta
ARF secara ekstensif membicarakan bukan hanya isu-isu kawasan, namun juga isu
internasional yang memiliki kepentingan bagi kawasan.
ASEAN Regional Forum membicarakan antara lain situasi politik dan keamanan umum kawasan seperti isu proliferasi nuklir, Semenanjung Korea, penyebaran senjata genggam dan senjata ringan, pertahanan peluru kendali, dan keamanan maritim. ARF juga membahas mengenai berbagai isu non-tradisional termasuk terorisme dan kejahatan lintas negara lainnya seperti perdagangan ilegal obat-obat terlarang dan narkotika, perdagangan ilegal manusia, penyelundupan dan isu-isu non-konvensional lainnya seperti penanggulangan bencana, penyakit menular dan sebagainya.
Dalam rangka membantu ketua Senior Officials Meetings ASEAN Regional Forum dalam mempertimbangkan dan membuat rekomendasi bagi ARF untuk mengimplementasikan berbagai proposal dan usulan yang disetujui oleh para pesertanya, ARF menyelenggarakan:
a. Inter-Sessional Support Group (ISG) on Confidence Building Measures and
Preventive Diplomacy (CBM and PD) yang pada khususnya membahas
mengenai pemahaman terhadap keamanan kawasan serta menerbitkan makalah
kebijakan pertahanan dan keamanan ARF secara komprehensif. ISG CBM PD
ini diselenggarakan dua kali dalam satu tahun inter-sesi, yaitu antara bulan Juli
tahun berjalan dan bulan Juli tahun kalender berikutnya, atau di antara dua
Pertemuan Tingkat Menteri.
b. Inter-Sessional Meeting (ISM) dalam berbagai bidang kerjasama seperti ISM on
Disaster Relief (ISM DR) dan ISM on Counter Terrorism and Transnational Crime
(ISM on CTTC). Pertemuan-pertemuan ISM diselenggarakan satu kali selama
satu tahun inter sesi.
Kedua aktibitas tersebut diselenggarakan dengan diketuai bersama oleh salah satu
negara anggota ASEAN dan negara peserta non-ASEAN.
2.3. Peran ASEAN Regional Forum Dalam Mengatasi Isu-Isu Keamanan Non-Tradisional di Kawasan Asia Tenggara
            Semenjak berakhirnya Perang Dingin antara dua raksasa besar, Amerika Serikat dan Uni Soviet, isu-isu keamanan tradisional masih menjadi isu utama di kawasan ASEAN. Sementara itu isu-isu keamanan non-tradisional mulai menjadi keprihatinan negara-negara ASEAN. Adapun isu-isu keamanan non-tradisional tersebut yakni kejahatan terorganisir (organized crime), human trafficking, pembajakan atau piracy, perdagangan obat-obat terlarang, keamanan lingkungan dan masalah terorisme.
2.3.1 Kejahatan Terorganisir (Organized Crime)
                        Salah satu ancaman keamanan di kawasan Asia Tenggara yakni kejahatan terorganisir (organized crime) yang disebut juga transnational crime yang tujuan utamanya mendapatkan uang baik dengan cara legal maupun ilegal yakni dengan jalan menjual barang guna mendapatkan keuntungan finansial yang maksimal namun dengan resiko yang minim. Kejahatan ini sudah lintas negara. Kegiatan organisasi ini meliputi jual beli senjata, narkotika, kejahatan kekerasan, pemerasan, pencucian uang (money laundry), pornografi, prostitusi, kejahatan komputer (cyber crime), kejahatan ekologi dan lain-lain. Prosedur kerha serta keberadaan sindikat internasional ini sangat rapi dan sulit dilacak karena mereka didukung oleh ahli hukum, penasihat keuangan, bankir, ahli kimia, politisi korup, hakim, pejabat pemerintah daerah, anggota militer, eksekutif media, profesional dan pengusaha. Terkait kejahatan terorganisir ini, ASEAN Regional Forum sudah melakukan konferensi semenjak tahun 1997 kala krisis melanda negara-negara di Asia Tenggara. Tujuannya yakni meminimalisir kejahatan transnasional tersebut dengan pemberdayaan birokrasi yang sehat dan militer yang tanggap dan tangguh.
2.3.2 Penyelundupan dan Perdagangan Manusia (Human Trafficking)
           
            Penyelundupan dan perdagangan manusia menjadi masalah yang sangat rumit di Asia Tenggara apalagi ini menyangkut hak asasi manusia. Kejahatan yang tergolong dalam kejahatan transnasional ini sulit dideteksi dan ringan sanksinya menjadikan pelaku penyelundupan tidak pernah jerah melakukan tindakan yang tergolong kriminal tersebut. Kejahatan penyelundupan ini melibatkan perdagangan buruh ilegal dari Indonesia dan Filipina ke Malaysia dan dari Asia Selatan, termasuk dari Irak dan Afganistan ke kawasan Asia Tenggara menuju Australia. Selain itu pula perdagangan anak dan wanita kian marak untuk memenuhi permintaan buruh anak dan pasar prostitusi di kawasan Asia Tenggara. ASEAN melalu ASEAN Regional Forum telah membahas penanganan masalah penyelundupan dan perdagangan manusia ini melalui ARF Expert Group Meeting yang sudah diselenggarakan sejak tahun 2000. Sebagai konsensus dibuat kerja sama bilateral dan multilateral dalam membatasi ruang gerak tindakan kriminal lintas negara tersebut. Disamping itu pula penandatanganan UN “Protocol to Prevent, Suppres, and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children” pada pertemuan di Kuala Lumpur.
2.3.3 Perdagangan Obat-obatan Terlarang
           
            Di kawasan Asia Tenggara terdapat jalur perdagangan obat-obatan terlarang yang dikenal dengan sebutan The Golden Triangle atau segitiga emas. Kawasan segitiga emas ini meliputi Thailand utara, Laos bagian barat dan Myanmar di bagian timur. Kawasan segitiga emas ini menjadi ladang produksi narkotika, heroin dan amphetamina yang selanjutnya disebarkan ke seluruh penjuru dunia. Bisnis gelap yang menghasilkan banyak keuntungan finansial ini menjadikan kejahatan ini sangat sulit ditaklukkan apalagi. Di Myanmar sendiri, Junta Myanmar lebih bersikap melunak dan memberi otonomi bagi etnis Wa yang dikenal sebagai produsen utama amphetamine. Berbeda dengan Myanmar yang melunak terhadap perdagangan dan peredaran obat-obatan terlarang, Thailand melalui Perdana Menteri Thaksin Shinawatra justru giat melancarkan perang terbuka terhadap jaringan obat-obatan terlarang yang beredar di negerinya. Menanggapi isu perdagangan obat-obatan terlarang lintas negara tersebu, ASEAN Regional Forum kemudian melakukan kerja sama dengan PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) dalam hal ini United NationsOffice of Drug Control and Crime Prevention (UNDCP). Kerja sama kedua organisasi internasional ini kemudian menghasilkan Bangkok Political Declaration in Pursuit of a Drug-Free ASEAN 2015. Selain itu pula ASEAN melalui ARF ikut menggandeng Cina guna menangguangi ancaman kejahatan transnasional yang mengancam generasi muda bangsa melalui ACCORD (ASEAN and China Cooperative Operation in Response to Dangerous Darugs). Ini dimaksudkan untuk meningkatkan pengawasan terhadap peredaran barang-barang haram ini dari dan melalui Asia Timur ke Asia Tenggara ataupun sebaliknya. ASEAN juga terus melakukan kampanye anti narkoba melalui kerja sama regional yang mencakup :
1. Pro aktif meningkatkan kesadaran publik tentang bahaya obat-obatan terlarang
2. Memperkuat kepastian hukum dengan memperluas jaringan pengawasan dan meningkatkan kerja sama penegakan hukum.
3. Membangun konsensus dan berbagi pengalaman praktik baik pengurangan permintaan atas obat-obatan terlarang
4. Menghancurkan suplai obat-obatan terlarang dengan mendorong pembangunan alternatif dan partisipasi masyarakat dalam pemusnahan obat terlarang.
2.3.4 Pembajakan
            Masalah mengenai pembajakan atau piracy sudah jauh ada sejak zaman dahulu. Kejahatan jenis ini juga berstruktur dan telah menjadi salah satu ancaman bagi pelayaran di kawasan laut Asia Tenggara. Namun pembajakan sering terjadi di Selat Malaka. Sejak awal dekade 90-an beberapa negara anggota telah melakukan upaya bilateral untuk menanggulangi masalah pembajakan ini. Bahkan ASEAN Regional Forum atau ARF telah menggelar konferensi membahas masalah pembajakan beberapa kali. Mengatasi masalah pembajakan ini yang juga merugikan secara ekonomi, maka dibuat konsensus di antara negara-negara yang berada di kawasan rawan bajak laut seperti di kawasan Selat Malaka dalam melakukan patroli gabungan antara Indonesia, Malaysia dan Singapura. Selain itu pula ARF juga terus melakukan workshop terkait keamanan militer. Walaupun ARF juga beranggotakan negara-negara yang berada di luar kawaasn Asia Tenggara, ASEAN secara tegas menolak kehadiran pasukan bersenjata asing di wilayah ASEAN.
2.3.5 Keamanan Lingkungan
           
            Pembangunan yang kian pesat di ASEAN telah menjadikannya sebagai salah satu kawasan ekonomi dengan kecepatan pembangunan yang menakjubkan. Pembangunan ekonomi ini bukan tambah akibta negatif. Walau maju dalam bidang perekonomian, namun pertumbuhan ekonomi ini telah merusak lingkungan hidup, kerusakan tanah, air dan udara. Kerusakan yang pada mulanya masih dalam taraf domestik namun kini sudah menyebar hingga lintas negara yang ikut mempengaruhi hubungan internasional antarnegara anggota. Sebagai contoh asap yang berasal dari pembakaran hutan di Kalimantan dan Sumatra telah menciptakan ancaman keamanan penduduk di kawasan ASEAN. Polusi asap yang terjadi, semisal pada tahun 1997 sedemikian parahnya sehingga selama kurang lebih tujuh bulan asap menyelubungi langit Singapura, Malaysia, Thailand, Australia, Indonesia dan Singapura. Polusi ini tentu sangat membahayakan kesehatan manusia. Guna menyelesaikan masalah ini, ASEAN terus melakukan berbagai upaya. Pada tahun 2002 ASEAN telah mengesahkan sebuah perjanjian yang mengatur pengelolaan asap tersebut dalam The ASEAN agreement on Transboundary Haze Pollution. Kerja sama ini dimaksudkan untuk mengawasi dan mencegah terjadinya pembakaran hutan yang berpotensi pada polusi udara. Disamping masalah polusi udara, masalah deforestasi dan penebangan kayu ilegal menjadi masalah lingkungan hidup tersendiri. Masalah penebangan hutan ini kemudian telah mengurangi jumlah kayu di hutan dan mengancam keberadaan fungsi hutan sebagai paru-paru dunia. Indonesia sendiri memiliki hutan terbesar kedua di dunia setelah Brasil. Pengrusakan hutan ini juga telah menyebabkan kerusakan tanah, kekurangan air, polusi udara antarnegara, emisi gas rumah kaca, dan banjir yang tak terkendali. Masalah illegal logging benar-benar menjadi ancaman bagi kelestarian hutan. Namun sejak tahun 2006 pemerintah Indonesia mulai bersikap pro-aktif dalam memberantas illegal logging. Hal ini dimaksudkan untuk mengurangi dampak kerusakan hutan yang berkelanjutan nantinya.
2.3.6 Terorisme
            Masalah terosisme telah menjadi masalah yang sangat urgen sejak terjadinya peristiwa 11 September 2001 kala WTC (World Trade Centre) dan Pentagon, dua lambang kekuatan ekonomi dan militer Amerika Serikat itu dibom teroris Al-qaeda pimpinan Osama bin Laden. Kampanye anti terorisme yang dilancarkan presiden Bush telah menjadikan Asia Tenggara sebagai “front kedua” setelah Afganistan. Ini disebabkan karena dua hal yakni mayoritas masyarakat yang Islam, agama yang sama dipeluk oleh Osama bin Laden, dan juga kelompok minoritas Islam yang cenderung keras menyampaikan aspirasi mereka seperti di Indonesia, Malaysia dan Filipina. ASEAN secara bertahap menanggapi isu terorisme tersebut melalui serangkaian pertemuan dalam forum-forum resmi. ASEAN melalui ARF berhasil membentuk ASEAN Meeting on Transnational Crime (AMMTC) di Phnom Penh pada bulan November 2002. Organisasi ini bertugas untuk melakukan pemberantasan terorisme, menanggapi isu terorisme antarnegara. Tugas AMMTC semakin berat kala Indonesia diguncang masalah terorisme pada bom Bali I dan II hingga bom Marriot di Jakarta.
            Sebagai suatu forum dialog, ARF memiliki peran instrumental bagi penciptaan dan pengembangan transparansi, peningkatan kepercayaan dan pengertian sehingga dapat menghindarkan atau mengurangi rasa saling curiga dan salah pengertian antara negara peserta. Hal ini akan semakin meningkatkan perdamaian, keamanan dan stabilitas nasional. Penguatan perdamaian dan keamanan kawasan akan memberikan lingkungan yang kondusif yang esensial bagi suksesnya pembangunan nasional di masing-masing negara peserta. Hal ini pada akhirnya akan mendorong peningkatan masyarakat di kawasan. Dalam fase CBM and PD saat ini, ARF dapat memainkan peran penting bagi pencegahan munculnya konflik dan meningkatnya situasi konflik. ARF juga dapat memainkan peran untuk menghindari penggunaan kekuatan dan ancaman penggunaan kekerasan. Di masa mendatang, ARF juga diarahkan untuk menjadi sarana bagi penyelesaian konflik. Dengan demikian, ASEAN Regional Forum dapat menjadi wahana utama untuk meningkatkan suatu budaya dialog, pengertian dan tolerasni dengan cara damai.
3.1 Kesimpulan
            Sebagai organisasi internasional di kawasan Asia Tenggara, ASEAN memegang peranan penting dalam mengatur berbagai kebijakan yang saling menguntungkan di antara sesama negara anggota. Pasca berakhirnya Perang Dingin, ASEAN dihadapkan pada permasalahn isu-isu keamanan non-tradisional seperti lingkungan hidup, masalah hak asasi manusia, human trafficking, pembajakan, kejahatan terorganisir, perdagangan obat-obatan terlarang hingga masalah terorisme. ASEAN kemudian membentuk ASEAN Regional Forum (ARF) guna menciptakan stabilitas keamanan di kawasan Asia Tenggara. Namun ini dimaksudkan untuk menjalin kerja sama dengan negara-negara mitra dalam menciptakan perdamaian dan menjaga keamanan bersama. Selain itu pula kerja sama dalam bidang ekonomi dan politik pun kian ditingkatkan guna pencapaian kepentingan nasional tiap negara. Sejak berdiri pada tahun 1994, kini ARF sudah beranggotakan 27 negara dan tetap memfokuskan pada isu-isu keamanan dan stabilitas di kawasan Asia Tenggara. 
                                                * * *
Jogja, 21 Februari 2011
Sebuah catatan liburan

Sumber referensi
Amelia Zaneta. (2010). “ASEAN Regional Forum “. Diakses di http://regional.kompasiana.com/2010/12/21/asean-regional-forum/ pada 20 Desember 2010

“ASEAN Regional Forum”. Diakses di http://ditpolkom.bappenas.go.id/basedir/Politik%20Luar%20Negeri/3%29%20Keanggotaan%20Indonesia%20dalam%20Organisasi%20Internasional/1%29%20ASEAN/Peranan%20Indonesia%20di%20ASEAN/ARF%20Indonesia.pdf pada 20 Desember 2010

“ARF Participants”. Diakses di http://www.aseanregionalforum.org/AboutUs/ARFParticipants/tabid/131/Default.aspx pada tanggal 24 Desember 2010

“ASEAN”. Diakses di http://id.wikipedia.org/wiki/ASEAN pada 24 Desember 2010

Abu Yasid. (2008). “ASEAN REGIONAL FORUM: Dilema Idealitas di Tengah Tantangan Global”. Diakses di http://thenextmadura.blogspot.com/2008/09/asean-regional-forum-dilema-idealitas.html pada tanggal 26 Desember 2010

“ASEAN Regional Forum” diakses di http://www.deplu.go.id/Pages/IFPDisplay.aspx?Name=RegionalCooperation&IDP=5&P=Regional&l=id pada 27 Desember 2010

Teruslah berjuang meraih apa yang Anda cita-citakan. by Denny Neonnub

Related Posts

Leave a Reply