Soekarno dan Politik Luar Negeri Indonesia Era Demokrasi Terpimpin Bag. II

 Hubungan Internasional, Opini, Politik

                                                                                 BAB II
        PEMBAHASAN

2.1. Latar Belakang Lahirnya Demokrasi Terpimpin
Diawali dari maklumat Hatta sebagai wakil presiden waktu itu, di mana dalam maklumat tersebut menganjurkan perlunya pembentukan partai-partai, yang ternyata mendapat sambutan luas hingga pada waktu itu lebih kurang 40 partai telah lahir di Indonesia, tetapi pada kenyataannya dalam kondisi yang sedemikian, bukannya menambah suburnya sistem demokrasi di Indonesia namun kian merusak suasana politik dalam negeri bangsa Indonesia. Buktinya kabinet-kabinet yang ada pada waktu itu tidak pernah bertahan sampai 2 tahun penuh dan terjadi perombakan-perombakan dengan kabinet yang baru, dan bahkan menurut penilaian Presiden Soekarno banyaknya partai hanya memperunyam masalah dan hanya menjadi penyebab gotok- gotokan, penyebab perpecahan bahkan dalam nada pidatonya dia menilai partai itu adalah semacam pertunjukan adu kambing yang tidak bakalan berpengaruh baik bagi bangsa dan negara. Menurut pengamatan Soekarno Demokrasi Liberal tidak semakin mendorong Indonesia mendekati tujuan revolusi yang dicita-citakan, yakni berupa masyarakat yang  adil dan makmur, sehingga pada gilirannya pembangunan ekonomi sulit untuk dimajukan, karena setiap pihak baik pegawai negeri dan parti politik juga militer saling berebut keuntungan walaupun itu harus mengorbankan yang lain. Keinginan Presiden Soekarno untuk mengubur partai-partai yang ada pada waktu itu tidak jadi dilakukan, namun pembatasan terhadap partai diberlakukan, dengan membiarkan partai politik sebanyak 10 partai tetap bertahan. Yang akhirnya menambah besarnya gejolak baik dari internal partai yang di bubarkan maupun para tokoh-tokoh yang memperjuangkan “Demokrasi Liberal” juga daerah-daerah tidak ketinggalan. Dengan keadaan yang demikian, akhirnya memaksa Soekarno untuk menerapkan “Demokrasi Terpimpin” dengan dukungan militer untuk mengambil alih kekuasaan. Dalam suasana yang mengancam keutuhan teritorial sebagaimana kata Feith, dan ancaman perpecahan sebagai mana kata Soepomo, itulah muncul gagasan “Demokrasi Terpimpin” yang di lontarkan Presiden Soekarno pada bulan Februari 1957. Dekrit Presiden 5 Juli 1959 menjadi awal dan masa transisi dari Demokrasi Parlementer menuju Demokrasi Terpimpin. Berikut isi Dekrit Presiden 5 Juli 1959 sebagai berikut :
1.         Pembubaran konstituante
2.         Tidak berlakunya UUDS 1950 dan berlakunya kembali UUD 1945.
3.         Pembentukan MPRS dan DPAS

Dengan demikian dimulailah sistem Demokrasi Terpimpin yang menjadi legitimasi bagi kepemimpinan Soekarno yang tanpa batas dan otoriter.

2.2. Politik Luar Negeri Indonesia era Demokrasi Terpimpin
            Setiap entitas negara yang berdaulat memiliki kebijakan yang mengatur hubungannya dengan dunia internasional, baik berupa negara maupun komunitas internasional lainnya[1]. Kebijakan yang dibuat semata-mata untuk mencapai kepentingan nasional (national interest) negara tersebut. Interaksi antarnegara dalam percaturan dunia ini yang kemudian mempengaruhi dinamika politik global. Politik luar negeri dari tiap-tiap negara adalah lanjutan dan merupakan refleksi dari politik dalam negeri[2].  Artinya bahwa kebijakan politik luar negeri suatu negara akan cenderung mengikuti pola bermain dan keadaan politik domestik yang berkembang di dalam negara yang bersangkutan. Terkait kebijakan politik luar negeri suatu negara, William D. Coplin mengidentifikasi ada empat determinan yang ikut mempengaruhi politik luar negeri suatu negara[3].
Adapun empat determinan atau indikator tersebut  meliputi :
1.      Dinamika atau konteks politik internasional yang berkembang mempengaruhi perilaku suatu negara dalam kancah internasional. Konteks internasional tersebut yakni geografis, ekonomis dan politis.
2.      Faktor kedua yang ikut mempengaruhi politik luar negeri negara yakni perilaku para pengambil keputusan (decision makers), yang meliputi pihak eksekutif, kementerian dan lembaga formal.
3.      Selain itu kondisi ekonomi dan militer juga ikut mempengaruhi interaksi suatu negara dengan negara lain dalam politik internasional.
4.      Faktor determinan yan terakhir yakni perkembangan politik dalam negeri yang mempengaruhi perumusan dan pelaksanaan politik internasional.

Sebagai negara berdaulat, Indonesia juga menjalankan politik luar negeri yang senantiasa berkembang disesuaikan dengan kebutuhan dalam negeri  dan perubahan dinamika politik internasional. Adapun landasan konstitusional politik luar negeri Indonesia yakni Undang-Undang Dasar 1945 yang didasarkan pada pasal-pasal UUD 1945 yang mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara serta memberikan garis-garis besar dalam kebijakan luar negeri Indonesia guna mencapai kepentingan nasional sebagai tertuang dalam UUD 1945[4]. Sedangkan landasan idiil dalam politik luar negeri Indonesia adalah Pancasila, di mana kelima sila tersebut berisi pedoman dasar bagi pelaksanaan kehidupan berbangsa dan bernegara yang ideal dan mencakup seluruh  sendi kehidupan  manusia[5]. Sedangkan prinsip politik luar negeri Indonesia yakni politik bebas aktif. Politik luar negeri yang bebas aktif mengandung dua unsur fundamental yaitu “Bebas” dan “Aktif”. Menurut Hatta, dalam konteks kondisi pertentangan antara dua blok, politik yang berbeda ideologi yakni Blok Barat yang dikepalai Amerika Serikat yang berhaluan liberalis dan Blok Timur yang dimotori Uni Soviet yang berpandangan komunis, “Bebas” berarti Indonesia tidak berada atau memihak pada kedua blok tersebut dan mempunyai jalannya sendiri dalam mengatasi persoalan internasional. Sedangkan istilah “Aktif” berarti berupaya untuk bekerja lebih giat lagi guna menjaga perdamaian dan meredakan ketegangan kedua blok. Ini dimaksudkan agar tidak terjadi ketergantungan terhadap pihak luar yang dapat mengurangi kedaulatan Indonesia[6]. Dalam bab ini akan membahas tentang politik luar negeri Indonesia era Demokrasi Terpimpin di bawah pimpinan Presiden Soekarno.
Pasca dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 sebagai bentuk perbaikan terhadap keadaan politik dalam negeri bangsa Indonesia menjadi awal baru sejarah Demokrasi Terpimpin yang ditandai dengan kembali berlakunya Undang-Undang Dasar 1945. Disebut sebagai Demokrasi Terpimpin karena demokrasi di Indonesia saat itu lebih mengandalkan pada kepemimpinan Presiden Soekarno[7]. Terpimpin pada saat pemerintahan Soekarno dikarenakan kepemimpinan berada pada satu tangan saja yaitu presiden. Berkaitan dengan politik internasional, pada masa Demokrasi Terpimpin, kebijakan politik luar negeri Indonesia yang berada di bawah tangan Soekarno cenderung asertif, agresif serta radikal. Ada empat pilar besar kebijakan politik luar negeri Indonesia yang diambil Presiden Soekarno pada era Demokrasi Terpimpin yakni diplomasi konfrontasi yang ditandai dengan sikap konfrontasi terhadap Malaysia dan Irian Barat, kedekatan Indonesia dengan Cina yang berpaham komunis, anti hubungan internasional serta menjunjung tinggi harga diri bangsa Indonesia. Bagi Soekarno harga diri adalah harga mati.
2.2.1 Politik Konfrontasi
Dalam era Demokrasi Terpimpin, peran Soekarno sangat dominan dalam politik luar negeri Indonesia karena peran tunggalnya sebagai pengambil keputusan. Sejarah mencatat bahwa salah satu kebijakan politik luar negeri yang dijalankan oleh presiden Republik Indonesia yang pertama ini yakni politik konfrontasi. Politik konfrontasi ala Soekarno ini telah melanggar landasan operasional dari politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif yang pernah ditekankan Muhammad Hatta dalam pidatonya “Mendayung antara dua karang[8] walaupun kemudian politik konfrontasi ini pulalah yang berhasil mengintegrasikan Irian Barat yang dipandang menjadi boneka Belanda itu ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Perilaku agresif dan konfrontatif itu tercermin dari sikap Soekarno yang ingin menganyang  Malaysia karena  ingin menyatukan wilayah Brunei, Serawak, dan Sabah ke dalam Federasi Malaysia. Malaysia juga dipandang telah menjadi boneka dari Inggris dan bentuk neo-kolonialisme di kawasan regional Asia Tenggara. Malaysia juga dianggap sebagai ancaman terhadap eksistensi Indonesia yang berambisi menjadi mersucuar dunia di kawasan Asia Tenggara. Dalam rangka konfrontasi tersebut Presiden mengumumkan Dwi Komando Rakyat (Dwikora) pada tanggal 3 Mei 1964, yang isinya sebagai berikut.
1.      Perhebat Ketahanan Revolusi Indonesia.
2.      Bantu perjuangan rakyat Malaysia untuk membebaskan diri dari Nekolim Inggris.
Pelaksanaan Dwikora tersebut dengan mengirimkan sukarelawan ke Malaysia Timur dan Barat. Sikap Soekarno ini menunjukkan adanya campur tangan Indonesia pada masalah dalam negeri Malaysia. Meskipun keadaan perekonomian di Indonesia jatuh bangun namun Presiden Soekarno tetap bersikukuh untuk melakukan konfrontasi terhadap Persekutuan Tanah Melayu. Walaupun dihadapkan pada dilema antara kepentingan politik dan ekonomi, Soekarno terkesan lebih memilih kepentingan politik ketimbang ekonomi. Menurut Michael Leifer, memberikan prioritas pada stabilitas dan pembangunan ekonomi bukanlah hal-hal yang memerlukan bakat Soekarno. Hal ini akan memaksa Soekarno hidup berdampingan dengan Oldefos yang ditentang keras oleh Soekarno[9]. Soekarno secara jelas di depan publik menyatakan pembangunan ekonomi bukan sebagai bagian penting dari tahapan awal national building. Yang diutamakan yakni penghapusan pengaruh Barat-politik, ekonomi dan budaya Barat harus dilakukan terlebih dahulu sebelum pembangunan ekonomi dalam negeri.
Selain konfrontatif terhadap Malaysia, hal yang sama juga mencederai hubungan Indonesia dan India. Perselisihan dengan India pada kasus Sondhi dan diikuti penyerangan terhadap Kedutaan India di Jakarta saat berlangsungnya Asian Games telah memperpanjang daftar buruk politik luar negeri Indonesia dan semakin dinginnya hubungan India dan Indonesia. Tentu ini mengakibatkan perbedaan wawasan antara Soekarno dan Nehru. Indonesia malah tampak semakin akrab dengan Cina ditengah konflik Cina-India dan pertikaian Cina-Uni Soviet. Hal tersebut ditunjukkan dengan dukungan keuangan dari Cina saat Indonesia melangsungkan GANEFO (Games of the New Emerging Forces ) sebagai tandingan Olimpiade akibat skorsing yang diterima Indonesia pada pertandingan Olimpiade Tokyo tahun 1964[10].          
Politik konfrontasi ini pula kemudian berlanjut lagi dalam penyelesaian masalah Irian Barat. Presiden Soekarno memandang bahwa Irian Barat hanya menjadi negara boneka Belanda. Kegagalan melalui jalur negosiasi dan diplomasi damai, membuat Indonesia mengambil jalan lain untuk penyelesaian kasus Irian Barat. Indonesia semakin meningkatkan ancaman penggunaan kekuatan ekonomi, politik dan militer untuk memaksa Belanda menyerahkan wilayah Irian Barat ke Indonesia melalui operasi Trikora (Tri Komando Rakyat)[11]. Masalah Irian Barat ini akhirnya bisa terselesaikan melalui melalui Perjanjian New York yang salah satu isinya mengharuskan pelaksanaan penentuan pendapat atau Act of Free Choice pada tahun 1969[12]. Melalui Perpera inilah Irian Barat dapat terintegrasi ke dalam wilayah kesatuan republik Indonesia karena mayoritas penduduk memilih berintegrasi dengan Indonesia ketimbang merdeka.

Sikap Presiden Soekarno dan politik konfrontasinya ini nyatanya telah melanggar Maklumat Politik Pemerintah pada 1 November 1945[13].
Adapun isi maklumat tersebut sebagai berikut :
1.      Politik damai dan hidup berdampingan secara damai;
2.      Politik tidak campur tangan dengan urusan dalam negeri negara lain;
3.      Politik bertetangga baik dan bekerja sama dengan semua negara di bidang ekonomi, politik dan lain-lain;
4.      Politik berdasarkan Piagam PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa)
Maklumat tersebut jelas memberi jalan bagi tumbuhnya politik luar negeri Indonesia yang sehat dan bermartabat dalam percaturan politik internasional. Namun Soekarno mengabaikan nilai-nilai dasar maklumat tersebut dan menerapkan politik konfrontasi dalam dunia internasional.



[1] Wuryandari (ed), Politik Luar Negeri Indonesia…, hlm. 26
[2] Roeslan Abdulgani, Mendajung dalam Taufan, Jakarta, Penerbit Endang, 1956, hlm. 11
[3] William D. Coplin, Pengantar Politik Internasional : Suatu Telaah Teoritis, Bandung, Penerbit Sinar Baru, 1992, hlm. 165
[4] Wuryandari (ed), Politik Luar Negeri Indonesia…, hlm. 28
[5] Ibid., hlm. 28
[6] Ibid., hlm. 43
[7] “Indonesia masa Demokrasi Terpimpin” dalam http://rinahistory.blog.friendster.com/2008/10/indonesia-masa-demokrasi-terpimpin-1959-1966/ di akses tanggal 10 November 2010

[8] Op.cit., hlm. 42
[9] Ibid., hlm. 102
[10] “Indonesian Foreign Policy” dalam http://freya-ariga.over-blog.com/article-33138162.html di akses tanggal 10 November  2010
[11] Op.Cit., hlm. 98
[12] Ibid., hlm. 100
[13] Ibid., hlm. 30
Jangan lupa komentar Anda !!!

Baca bagian I di sini
Baca bagian III (Final) di sini 

Setiap kegagalan adalah awal yang baik menuju kesuksesan bila kita mampu belajar dari kesalahan dan kembali bangkit. by Denny Neonnub

IDCloudHost | SSD Cloud Hosting Indonesia

Related Posts

Leave a Reply