Bahasa dan Komunikasi Diplomasi

Situs Judi Online Terpercaya
Latar Belakang
            Dalam hubungan internasional, diplomasi menjadi kunci kesuksesan bagi pencapaian kepentingan nasional suatu negara. Diplomasi juga merupakan instrumen penting dari kebijakan politik luar negeri suatu negara sebagai tanggapan terhadap dinamika perkembangan politik global guna pencapaian kepentingan nasional. Menyadari perlunya diplomasi dalam hubungan internasional yang pluralis dengan latar belakang yang berbeda tersebut maka peran sebuah bahasa yang menjadi bahasa universal dalam komunikasi diplomasi internasional mutlak diperlukan. Diplomasi adalah seni dan praktek bernegosiasi  oleh seseorang (disebut diplomat) yang biasanya mewakili sebuah negara atau organisasi. Kata diplomasi sendiri biasanya langsung terkait dengan diplomasi internasional yang biasanya mengurus berbagai hal seperti budaya, ekonomi, dan perdagangan. Biasanya, orang menganggap diplomasi sebagai cara mendapatkan keuntungan dengan kata-kata yang halus. Dengan adanya satu bahasa yang menjadi bahasa komunikasi dalam diplomasi internasional akan semakin mempermudah setiap negara dalam melakukan kebijakan politik luar negerinya dengan tujuan akhir yakni mencapai kepentingan nasional sebagaimana diharapkan.
            Bertolak dari paparan di atas, secara umum diplomasi yang merupakan bahasa yang digunakan dalam komunikasi politik internasional atau hubungan antar negara yang jika dikaitkan dengan definisi diplomasi dari Sir Ernest Satow dalam buku A Guide to Diplomatic Practice maka definisinya adalah bahasa yang digunakan dalam penerapan kemampuan, keterampilan, dan kecerdasan dalam pelaksanaan hubungan luar negeri antar pemerintah di antara negara-negara berdaulat. Dengan demikian dalam komunikasi diplomatik bahasa yang digunakan harus mudah dimengerti kedua belah pihak atau pihak-pihak yang bersangkutan.
 Sejarah Perkembangan Bahasa dan Komunikasi Diplomasi
            Ketentuan mengenai bahasa apa yang harus digunakan dalam diplomasi sebenarnya tidak ada. Yang jelas bahwa itu haruslah bahasa yang sama-sama dimengerti dan dipahami oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Tetapi karena kalangan istana di Eropa sejak dulu sudah terbiasa menggunakan bahasa Latin dalam hubungan di antara mereka, maka dapat disimpulkan bahwa bahasa Latin adalah bahasa yang lazim digunakan dalam urusan antar negara pada waktu itu. Ini disebabkan penggunaan bahasa Latin sebagai bahasa komunikasi para penguasa Eropa kala itu. Walaupun begitu tidak semua menggunakan bahasa latin, misalnya masa penaklukan Persia dan juga nabi Muhammad lebih dipengaruhi pada berkembangnya bahasa Parsi dan Arab. Disamping itu India dan Cina dalam penyebaran agama Budha di Cina tidak menggunakan bahasa Latin, melainkan bahasa Sansekerta meski kemudian hilang. Perkembangan kemudian bahasa Italia lebih mngemuka ketimbang bahasa lainnya dalam percaturan diplomasi, dimana hal ini lebih dipengaruhi pada kenyataan bahwa bahasa Italia merupakan anak kandung dari bahasa Latin dan merupakan bahasa sehari-sehari atau bahasa rumah tangga di Vatikan yang berada di tengah kota Roma, dan para Paus serta pejabat Vatikan banyak berasal dari Italia.
Pada awal abad ke-17, bahasa Perancis mulai digunakan selain bahasa Latin. Kemudian bahasa tersebut memperoleh status yang sama dengan bahasa Latin pada abad ke-18. Negara-negara besar di Eropa memakai keduanya secara bersamaan dalam hubungan resmi termasuk dalam membuat perjanjian dan kesepakatan. Namun dalam prosesnya menjadi ‘bahasa mati’, bahasa Latin tergeser oleh bahasa Perancis. Bahasa Perancis menggantikan bahasa Latin dan menjadi bahasa elit, dan ini berkembang karena factor kebiasaan saja, bukan secara hukum antar Negara. Hal ini sesuai dengan yang tercantum dalam Konvensi Wina 1815 (tertulis dalam bahasa Perancis) yang menegaskan bahwa tiap Negara berhak sepenuhnya menggunakan bahasa sendiridalam hubungan luar negerinya. Selain itu ini berkat ketangguhan politik serta kebijaksanaan raja Louis XIV ‘menjual’ bahasa tersebut dalam percaturan politik Eropa. Bahasa Perancis selain tumbuh mantap menjadi bahasa antar istana, juga berkembang menjadi bahasa golongan elite. Tidak menguasai bahasa Perancis berarti tidak termasuk golongan terpandang. Apalagi ketika perluasaan kekaisaran Napoleon semakin kuat, penggunaan bahasa Perancis dalam hubungan internasional dan diplomasi di Eropa meningkat. Pada saat penyelenggaraan Kongres Wina 1815 dan Kongres Paris 1856, bahasa Perancis merupakan bahasa satu-satunya dalam pembicaraan pada kedua kongres itu. Alas an yang mendorong Negara-negara Eropa lainnya menggunakan bahasa ini karena kayanya perbendaharaan kata-kata untuk menyesuaikan kehalusan dan kelembutan dalam berbagai aspek diplomasi serta popularitasnya yang telah di akui. Bahsa Perancis juga menekankan pada gaya, yang ditandai dengan kejelasan dan keringkasan. Bahasa ini demikian populernya sehingga menjadi ‘lingua franca’ diplomasi internasional hingga kini. Hingga kini bahasa Perancis dan Inggris memiliki kekuatan yang sama sebagai bahasa resmi diplomasi dunia, namun bahasa Perancis lebih kuat gengsi atau pamornya. Namun seiring dengan semakin besarnya pengaruh AS, maka pengaruh bahasa Perancis berkurang dan dominasi lebih berada pada bahasa Inggris dalam arti Inggris-AS, alasannya “England has won the war, but lost its empire”.
            Menurut tesis Samuel P. Huntington dalam buku The Clash of Civilization menyatakan bahwa persebaran bahasa merefleksikan persebaran kekuasaan. Britania Raya yang memiliki semboyan “England rules the waves” (Inggris menguasai seluruh samudera dunia) dan “In the British empire the sun never sets” (dalam wilayah kekuasaan Britania Raya, sang mentari tidak pernah terbenam), merasa bahwa dominasi bahasa Perancis tidak dapat dibiarkan sebab berarti merendahkan martabat kerajaan. Maka dikeluarkanlah instruksi, seluruh komunikasi politik dan diplomasi harus dilakukan dalam bahasa Inggris, baik antara Departemen Luar Negeri Inggris di London dengan Depertemen Luar Negeri asing, maupun antara utusan Inggris dengan Departemen Luar Negeri setempat. Lord Palmerston yang menjabat sebagai Mentri Luar Negeri Inggris menegaskan tidak dapat menerima kebiasaan menerjemahkan surat-surat diplomatik ke dalam bahasa Latin maupun Perancis, karena terjemahan ini justru yang dianggap salinan aslinya. Penolakan ini berakibat berkembangnya bahasa Inggris sehingga diakui secara bertahap sebagai bahasa diplomasi. Bahasa Perancis dan Jerman kemudian sulit untuk berkembang menjadi bahasa diplomasi karena terhambat kedaulatan bahasa oleh masing-masing duta yang ada disana. Perkembangan terakhir yang tidak dapat dilupakan adalah makin menguatnya penggunaan bahasa Arab, dimana hal ini pula telah diakui sebagai bahasa resmi PBB.
            Penggunaan bahasa Perancis maupun bahasa Latin adalah tumbuh dari kebiasaan dan bukan ketentuan dari hukum internasional. Namun bahasa Perancis sebagai bahasa diplomasi mempunyai tempat sendiri dan jelas akan memberikan nilai tambah yang sangat besar dan turut pula menentukan prestise seorang diplomat. Sidang Majelis Umum (General Assembly) PBB yang pertama di London tahun 1946 menetapkan penggunaan bahasa di lingkugan tersebut yaitu bahasa Inggris, bahasa Perancis, bahasa Rusia, bahasa Spanyol, dan bahasa Cina sebagai ‘official language’, serta bahasa Perancis dan bahasa Inggris sebagai ‘working language’. Dalam pada itu, ketentuan penggunaan bahasa di lingkungan Mahkamah Internasional di Den Haag agak berbeda. Bahasa resminya adalah bahasa Perancis. Perkembangan selanjutnya, bahasa Inggris pun menjadi bahasa resmi. Tetapi dalam urutan penyebutannya, bahasa Perancis selalu didahulukan. Istilah-istilah Perancis dalam diplomasi seperti chargé d’affaires (diplomat yang bertugas mewakili duta besar), corps diplomatique (keseluruhan anggota perwakilan asing), dan corps consulaire (keseluruhan anggota konsulat) untuk menyebut kedudukan dalam dinas diplomasi atau perwakilan diplomatik. Sedangkan untuk hal-hal teknis misalnya travaux preparatoires, fait accompli (sesuatu yang tidak dipersoalkan lagi karena sudah selesai), rapporteur, en poste, laisser passer, prendre acte, acte authentique, aide memoire, détente dan masih banyak lagi. Korespondensi diplomatik juga mengenal istilah-istilah seperti ini, dengan bahasa atau berdasarkan model korespondensi Perancis. Sebagai contoh, nota Duta Besar Inggris kepada Austria-Hongaria tertanggal 7 April 1908 mengenai aneksasi wilayah Bosnia dan Herzegovina. Pada bagian atas nota ini tertulis “Monsieur Le Ministre d’État.” Walaupun nota ini ditulis dengan bahasa Inggris tetapi permulaan nota yang menyebutkan pangkat serta kedudukan orang yang dituju (appel en vadette) mengikuti kebiasaan Perancis. Kebiasaan ini masih sangat umum sampai kini. Demikian juga dengan “Monsieur Le Chargé d’affaires” yang tertera dalam nota Duta besar Afrika Selatan tertanggal 28 Mei 1957 kepada Kepala Perwakilan Indonesia di Lisbon. Berhubung bentuk maupun isi nota diplomatik itu memiliki kerangka dengan anatomi tertentu pula, maka bagian-bagian sebuah nota diplomatik berdasarkan model Perancis yang lazim digunakan sejak awal. Untuk gelar kedudukan atau gelar kepangkatan (l’appel) kepada siapa nota tersebut ditujukan seperti “Monsiegneur, Monsieur (Le Ministre, Le Comte, L’Ambassadeur), atau Monsieur” saja jika yang bersangkutan tidak mempunyai gelar.
 Komunikasi Diplomatik
Komunikasi diplomatik dipahami sebagai sebuah bentuk komunikasi resmi tertulis atau dalam bentuk kegiatan surat-menyurat  yang sifatnya resmi dan dilakukan diantara kepala negara, menteri luar negeri dengan departemen luar negeri, antara departemen luar negeri dengan perwakilan asing setempat dan antara sesama perwakilan asing setempat.
Jalur komunikasi antara depertemen luar negeri suatu Negara dengan perwakilan asing setempat  dan sebaliknya merupakan saluran komunikasi diplomatik yang dianggap penting dan pantang dilanggar. Menjadi sebuah keharusan berurusan dengan departemen lain lewat departemen luar negeri telah menjadi prinsip dan hubungan diplomatic. Salah satu aturan permainan adalah agar seluruh urusan resmi disalurkan lewat departemen luar negeri atau kementerian luar negeri; Lord Strang.
Ketentuan ini sesuai dengan hukum internasional bahwa seorang  menteri luar negeri karena bertanggungjawab atas hubungan luar negeri negaranya, maka semua pernyataannya, baik  lisan maupun tertulis sejauh menyangkut hubungan internasional, dinyatakan “mengikat” negaranya.
Adapun komunikasi diplomatik dapat dikelompokkan menjadi tiga yakni :
1.      Korespondensi diplomatik
2.      Dokumen diplomatik
3.      Bentuk-bentuk komunikasi diplomatik tertulis lainnya.
Korespondensi diplomatik
Bentuk-bentuk yang penting :
#      Nota Diplomatique
              Nota diplomatik ditulis dalam bentuk orang pertama atau sering dalam bentuk orang ketiga. Kalau dalam bentuk  orang pertama maka penyebutan gelar pangkat kehormatan disebut terdahulu dan biasanya diakhiri dengan kalimat basa-basi penutup (sekedar untuk keakraban). Sedang dalam bentuk orang ketiga penyebutan pangkat kehormatan tetap, tetapi penutup basa-basi tidak digunakan.
Dalam nota yang bersifat bisnis hal itu tidak dilakukan kecuali hubungan bisnis itu rutin antar kepala perwakilan setempat basa-basi penutup digunakan.
#          Nota Verbale
            Biasanya ditulis dalam bentuk orang ketiga dan tidak teralamatkan serta ditandatangani tetapi diakhiri dengan basa-basi (complimentary close atau formula of courtesy : I avail myself of this opportunity…). Bentuk dan isinya standar, contoh : The embassy of the Republic of Indonesia in Tokyo avails it self of this opportunity to renew to the Imperial Ministry of Foreign Affair of Japan the assurances of its highest consideration.
Dalam perkembangan sebutan Note Diplomatique dan Note Verbale hanya menjadi note (nota) dan dianggap sama, dan penggunaannya selalu ditutup dengan basa-basi, baik yang di dalam bentuk orang pertama maupun dalam bentuk orang ketiga. Bedanya, yang first person adalah ditandatangani dan yang third person tidak, cukup diparaf saja.
#          Note Collective
            Yaitu nota yang disampaikan atas nama bersama (dari sejumlah kepala perwakilan asing setempat pada menlu)
#          Nota Identique/Identic Note
            Nota yang isinya secara bersama telah disepakati oleh perwakilan asing setempat untuk disampaikan kepada menlu melalui cara pembuatan dan penyampaian yang berbeda (atas masing-masing kepala perwakilan)
#          Note Circulaire / Circular Note
            Nota edaran adalah nota dari menlu yang ditujukan kepada seluruh perwakilan asing tentang seluruh kepentingan anggota CD/CC dan perlu diketahui bersama.
Komunikasi diplomatic tertulis tidak sama dengan surat-menyurat biasa dan telah ada standarisasi baik bentuk maupun kalimat tertentu yang digunakan. Secara umum adalah yang berbentuk nota (nota diplomatik) yang pengertiannya mencakup keseluruhan bentuk di atas.
Anatomi sebuah nota diplomatic umumnya mencakup :
1.      L’appel (inscription) atau title/gelar kepangkatan alamat yang dituju (Sire, Monseigneur, Monsiuer, dll)
2.      Le treatement courtesy title atau gelar kehormatan yang dicantumkan dalam surat (Holiness, Majesty, Royal, Highness, Excellency)
3.      Le courtoise (complimentary close) penutup surat dengan basa-basi kehormatan. (I avail myself of this opportunity, Monsieur…to express the assurances of my highest consideration).
4.      La Souscription adalah tanda tangan pengirim nota, di bawah sebelah kanan.
5.      La Date adalah tempat serta tanggal nota dibuat, paling atas kanan.
6.      La Reclame adalah nama serta pangkat yang dituju atau yang dikirimi nota, di bagian paling kiri bawah.
7.      La Suscription adalah alamat sampul surat, nama dan pangkat yang dituju.
#          Memorandum
            Dokumen diplomatic yang memuat fakta-fakta dan komentar atau argumen secara rinci. Bentuknya sama dengan nota tetapi tidak diawali dan diakhiri dengan formula of courtesy atau basa-basi kalimat penghormatan.
Dokumen Diplomatik
Dilihat sebagai sebuah naskah, maka nota diplomatic dikatakan sebagai dokumen diplomatic. Tetapi dilihat dari segi penulisan dan penggunaannya, nota diplomatic adalah korespondensi diplomatik. Dokumen diplomatic lebih menunjuk pada surat-surat penunjukkan atau pengangkatan pada suatu jabatan ke pihak ketiga.
1.      Letter of credence/ Credentials (lettres de crence)
Surat-surat kepercayaan adalah surat keputusan kepala negara mengangkat seseorang dan ditujukan kepada kepala negara asing untuk bertugas sebagai :
1. Duta besar luar biasa dan berkuasa penuh (Duta besar berkuasa penuh)
2. Duta luar biasa dan menteri berkuasa penuh (Duta berkuasa penuh)
2.      Agreement/Agrement
Persetujuan dari negara calon penerima duta, tepatnya sebelum duta tersebut ditugaskan.
3.      Letters of Recall/ Lettre de Recreance
Surat pemanggilan kembali dari tugas.
4.      Full Power/ Pleinpouvoir
Surat keputusan kepala negara/pemerintah memberi kuasa delegasi untuk menandatangani perjanjian internasional. Diperiksa di deplu kalau perjanjian bilateral dan diperiksa oleh panitia kecil kalau perjanjian multilateral.
5.      Exequatoire/Exequatur
Surat pengakuan dari kepala negara penerima yang penandatanganannya juga ditandatangani oleh menlu setempat terhadap seorang konsul, pemberian izin atau kuasa untuk menjalankan tugas konsuler secara resmi. (Sering tidak dilakukan karena sudah dirangkap duta)
6.      Consular Commision (Surat Tauliah)
Adalah surat pengangkatan seorang konsul untuk mewakili negaranya di negara lain.
Bentuk-bentuk komunikasi lainnya
1.      Joint Communique (Komunikasi bersama)
Merupakan pernyataan resmi sebagai hasil pertemuan dua pejabat negara atau lebih yang punya kompetensi soal luar negeri. Selain itu merupakan bentuk dasar pengembangan / penegasan hubungan. Misalnya, Joint Comimunique Bangkok 8 Agsutus 1967 (pembentukan ASEAN dikenal dengan nama ASEAN Declaration). Biasanya diikuti dengan Joint Press Release.
2.      Undangan
Undangan resmi bentuk dan isinya terstandarisasikan, demikian juga dengan kertas dan ketebalan serta warnya.
***********************************************************
Sumber referensi :
1. Diplomacydiakses dari http://www.diplomacy.edu/language/  pada tanggal 29 november 2010
2. Badri, Jusuf.(1993).”Kiat Diplomasi“.Jakarta: Pustaka Sinar Harapan
3. Peran Bahasa Prancis dalam diplomasi” diakses dari  http://gun-agustus.blogspot.com/2010/08/peran-bahasa-perancis-dalam-diplomasi_29.html pada tanggal 28 november 2010
                                                             * * *
Jogja, 10 Februari 2011
Situs Judi Online Terpercaya

One Response

  1. ma'rifah

Reply