Connect with us
Latihan keras TNI

Latihan TNI yang tak biasa (Photo : youtube.com)

KABAR2.com – Tentara Nasional Indonesia (TNI) menjadi benteng vital pertahanan negara. TNI bertugas menjaga pertahanan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI.

Karena tugas dan tanggung jawab yang besar ini, para prajurit TNI dituntut untuk tangguh dalam situasi apapun. Tak heran, proses pendidikan dan latihan prajurit TNI pun sangat keras dan tak biasa.

Seperti pada video yang baru-baru ini menjadi viral dan perbincangan sejumlah media internasional. Mereka menyebut latihan TNI sangat gila.

Baca : Crazy Indonesian Army! Their Training Shaking The World

Bagaimana tidak? Para instruktur latihan menembakkan senjata laras panjang AK47 kepada para prajurit yang tengah tiarap.

Peluru ditembakkan persis di samping barisan para prajurit yang sedang tiarap. Jika terjadi sedikit saja kesalahan, bisa berakibat fatal.

Video latihan TNI yang bikin negara lain geleng-geleng kepala :

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Hubungan Internasional

Pendidikan = Pendudukan ?

Published

on

By

Jika kita melayani, maka hidup akan lebih berarti
(John Gardne)
Citra lembaga pendidikan di tanah air kita kini sedang diuji guna pembenahan diri menjadi lebih baik lagi pada tahun-tahun yang akan datang. Mutu pendidikan yang baik menjadi cermin kesuksesan pembangunan sumber daya manusia dalam negeri tersebut.
Jangan curi keceriaan dari dunia kami
Entah kata apa yang tepat untuk menggambarkan wajah pendidikan di negeri kita saat ini. Mungkin menyedihkan atau lebih tepatnya memprihatinkan. Dunia pendidikan yang seharusnya menjadi awal pembentukkan manusia-manusia muda yang berkualitas dan berpendidikan kini seolah telah kehilangan arah dalam melangkah, jauh dari harapan bersama. 

               Pendidikan telah kehilangan jati diri dan nilai-nilai luhurnya sebagai lembaga yang mendidik dan membangun citra generasi-generasi muda yang handal. Kekerasan dalam pendidikan telah meruntuhkan dan mengikis semua nilai-nilai luhur nan mulia dari pendidikan itu sendiri. 

                 Komnas Perlindungan Anak mencatat telah terjadi kekerasan terhadap anak selama tahun 2009 sebanyak 1.998 yang sebagian besar terjadi dalam lingkungan pendidikan. Kasus kekerasan ini terus meningkat dibandingkan tahun 2008 yang terjadi sebanyak 1.736 kasus(Kompas, 12/02/2010). Hal ini tentu sangat memprihatinkan karena telah mencoreng citra lembaga pendidikan di Indonesia dan melumpuhkan ambisi pendidikan untuk menjadi lebih baik lagi ke depannya.

Pendidikan = Pendudukan?
               Sejatinya pendidikan adalah memanusiakan manusia, menjadikan yang dulunya tidak tahu menjadi tahu, yang tadinya “buta” bisa sedikit mendapatkan “terang” dalam hidupnya. Pendidikan harus menjadi media yang benar-benar aktif dan kreatif dalam menata serta menempa setiap peserta didiknya agar bisa menjadi pribadi-pribadi yang kelak dapat membangun tatanan bangsanya sesuai perannya masing-masing. Kekerasan dalam pendidikan dapat dibagi menjadi dua secara umum yakni kekerasan secara fisik (pemukulan, penganiayaan, pemerasan) dan kekerasan secara psikis yang lebih berupa berbagai kebijakan yang lebih memberatkan para siswa seperti kebijakan Ujian Nasional. 

              Berbagai kebijakan dengan dalih ingin meningkatkan kualitas pendidikan justru malah menciptakan ketakutan dan trauma besar bagi para insan pendidikan entah itu para pendidik maupun mereka yang dididik. Dalih ingin meningkatkan kualitas dengan menaikkan nilai standar kelulusan tanpa diikuti dengan peningkatan dan pemerataan mutu pendidikan mulai dari sarana penunjang pendidikan hingga peningkatan mutu tenaga pendidik hanya akan menciptakan permainan baru penuh kecurangan dalam Ujian Nasional seperti yang terjadi pada tahun-tahun kemarin. Ujian Nasional telah menjadi satu ketakutan besar bagi para siswa karena masa pendidikan selama tiga tahun hanya diukur dalam ujian selama sepekan itu. Hal ini pula yang menjadi alas an mengapa para siswa belajar bukan untuk masa depannya tetapi lebih karena ingin mendapatkan nilai baik sewaktu ujian. Maka tidak mengherankan bila setelah tamat nanti banyak bahan pelajaran yang dilupakan. Inilah salah satu bentuk kekerasan psikis dalam pendidikan yang telah merusak mental peserta didik.         

             Apapun itu bentuknya, kekerasan dalam pendidikan telah menciptakan jurang besar bagi masa depan generasi-generasi muda yang sedianya disiapkan sebagai penerus kelangsungan bangsa ini. Bukan tidak mungkin mereka tumbuh dalam lingkungan kekerasan menjadikan mereka pribadi-pribadi yang keras ala premanisme dan bermental bobrok. Kekerasan bukanlah solusi terbaik dalam menyelesaikan masalah. Kekerasan juga bukanlah cara-cara yang tepat guna mencapai tujuan dari pendidikan tersebut. Sering pelaku kekerasan itu adalah para guru, sosok yang seharusnya menjadi panutan para murid. Namun lebih memprihatinkan lagi bila kekerasan itu malah dilakukan para senior terhadap para yunior yang berbuntut pada semacam tradisi penjajahan dan balas dendam tiap angkatan atau generasi. Di sini hukum hutan rimba berlaku, yang kuat yang menang. Jika kekerasan adalah solusi terbaik dalam peningkatan pendidikan maka sebenarnya wajah pendidikan telah tercoreng karena pendidikan itu tidak lebih daripada sebuah pendudukan atau penjajahan yang tersistematis. Sebuah pendudukan yang bisa dengan leluasa menerapkan berbagai cara guna mencapai tujuannya meskipun itu harus dengan kekerasan. 

           Tentu kita semua tidak menginginkan hal seperti ini terjadi dan merusak wajah lembaga pendidikan kita. Pendidikan selain sebagai media pembekalan ilmu juga harus bisa menjadi pelayan bagi para peserta didik bukannya menjadi penjajah yang kejam. Tegas berbeda jauh dengan kejam. Tegas itu mantap dalam kebijaksana sedangkan kejam itu keras dalam kesewenang-wenangan yang dimiliki. Keras bukan berarti harus dengan kekerasan namun dengan cara-cara yang karikatif.

Membangun Pendidikan
                Setiap orang sejak dalam kandungan ibunya telah disiapkan untuk kelak bisa berbakti pada orang tua dan bangsanya. Dari keluarga seorang manusia diajarkan berbagai hal-hal yang sifatnya mendasar mulai dari berbicara, bagaimana cara makan, berpakaian hingga bagaimana saling menghargai dalam hidup. Karena dirasa belum cukup, lembaga pendidikan menjadi alternatif sebagai pelanjut pendidikan dalam keluarga tersebut. Tentu pendidikan bukanlah sebuah formalitas belaka guna menjawab tantangan globalisasi abad ini dan sebagai media pembasmi buta huruf yang dapat menghambat pembentukkan pribadi dan kemajuan bangsa. Namun lebih dari itu pendidikan harus menjadi partner dalam pembangunan bangsa dengan giat mendidik para generasi muda sehingga kelak mereka siap dalam dunia kerja nyata dengan berbekal kematangan mental dan intelektual serta ketrampilan yang memadai. 

                Membangun wajah pendidikan ke arah yang lebih baik adalah tanggung jawab bersama bukannya saling melempar tugas dan tangung jawab itu sendiri. Pendidikan harus bisa menjadi mata air yang jernih bagi setiap insan yang haus akan pendidikan. Pendidikan yang bermutu adalah pendidikan yang mampu memanusiakan manusia sebagai bentuk pembentukkan karakter yang berpendidikan dan bermoral. Sudah saatnya kita membangun pendididikan dengan satu semangat kasih sayang bukannya kekerasan. 
              Mengutip apa yang dikatakan oleh Mother Theresia, Tuhan tidak meminta kita untuk sukses; Dia hanya meminta kita untuk mencoba :God doesn’t require us to succeed; he only requires that you try. Maka tidak ada salahnya bila kita kembali pada penerapan nilai-nilai luhur pendidikan dan terus berusaha memajukan wajah pendidikan di tanah air kita. Sukses masa depan lembaga pendidikan dan bangsa ini semuanya tergantung pada kita.

Refleksi Bersama
            Pendidikan telah menjadi rumah sekaligus keluarga bagi setiap mereka yang menuntun ilmu. Beragam hal yang diajarkan mulai dari pengetahuan umum hingga pendidikan moral dan agama diberikan dalam lingkungan pendidikan agar para siswa dapat tumbuh dan berkembang menjadi insan-insan yang siap memajukan bangsa ini dan siap pula untuk bersaing dengan bangsa lainnya dalam kanca dunia. Bercermin dari perkembangan kasus kekerasan yang terjadi di dalam lingkungan pendidikan yang dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan yang signifikan maka sudah saatnya bersama kita merefleksikan semuanya ini. 

               Tentu ada yang salah dengan sistem pendidikan kita dewasa ini. Dunia pendidikan perlu berbenah diri, merangkul berbagai pihak mulai dari keluarga, masyarakat dan pemerintah. Untuk bersama-sama berkomitmen membangun wajah baru pendidikan Indonesia yang benar-benar bebas dari kekerasan(penuh kasih sayang), komunikatif dan membangun. Hendaknya pendidikan bercermin pada pepatah Latin yang satu ini “Homo admiranda et amanda ; menjadi manusia yang pantas dicintai dan layak dikagumi”. Semoga citra pendidikan di Indonesia ini lebih baik lagi ke depannya nanti.

Pendidikan yang baik adalah pendidikan yang memanusiakan manusia. by Denny Neonnub

                                                    * * *
Jogja, 24 Februari 2011
Sebuah catatan liburan
*Dari berbagai sumber ! 
Foto by Harno Bosko
Continue Reading

Hubungan Internasional

Soekarno dan Politik Luar Negeri Indonesia Era Demokrasi Terpimpin Bag. III (Final)

Published

on

By

2.2.2 Anti Hubungan Internasional
            Sikap Soekarno yang terkesan konfrontatif dan agresif juga menjadi alasan mengapa Soekarno menjadi sosok yang anti hubungan internasional. Ini nampak jelas dari kebijakan politik luar negeri Indonesia untuk keluar dari organisisi dunia PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 7 Januari 1965 . Hal tersebut dilatarbelakangi ditetapkannya Malaysia menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Tentu Soekarno sangat geram apalagi Indonesia sedang gencar-gencarnya melakukan politik konfrontasi terhadap Malaysia. Alasan lainnya yakni ambisi Soekarno untuk membentuk organisasi tandingan yang dikenal dengan nama Conference of the New Emerging Forces (Conefo)[1]. Menurut Soekarno dalam pidatonya pada peringatan Hari Buruh tanggal 1 Mei 1965, Conefo perlu digalang sebagai “Nasakom internasional” dan sebagai wadah persatuan kekuatan-kekuatan revolusioner di dunia. Pada masa Demokrasi Terpimpin Indonesia memberlakukan politik anti Barat yang lebih mengarah pada negara-negara kapitalis seperti negara Eropa Barat dan Amerika Serikat. Politik Konfrontasi tersebut dilandasi oleh pandangan tentang Nefo (New Emerging Forces) dan Oldefo (Old Established Forces). Nefo merupakan kekuatan baru yang sedang muncul yaitu negara-negara progresif revolusioner (termasuk Indonesia dan negara-negara komunis umumnya) yang anti imperialisme dan kolonialisme yang digalakkan negara-negara Barat[2]. Oldefo merupakan kekuatan lama yang telah mapan yakni negara-negara kapitalis yang neo-kolonialis dan imperialis (Nekolim)[3]. Untuk mewujudkan Nefo maka dibentuk poros Jakarta-Phnom Penh-Hanoi-Peking-Pyong Yang. Dampaknya ruang gerak Indonesia di forum internasional menjadi sempit sebab hanya berpedoman ke negara-negara komunis. Selain itu pengalaman pahit dijajah selama 350 tahun atau tiga tiga setengah abad menjadi pelajaran berarti untuk bisa menentang kolonialisme dan imperialisme. Inilah yang kemudian menjadikan Soekarno bersikap hati-hati dengan negara-negara Barat dan lebih mendekatkan diri dengan Timur khususnya Cina yang mulai tumbuh sebagai sebuah negara besar. Ini pula yang menjadi alasan presiden Soekarno terkesan sebagai seorang yang anti hubungan internasional yang berbau kolonialisme dan imperialisme.
2.2.3. Kedekatan dengan Timur yang berhaluan Komunis
            Setelah keberhasilan Indonesia menyelenggarakan Konferensi Asia-Afrika di Bandung, telah menaikkan pamor dan kepercayaan diri sangat besar bangsa Indonesia di pentas internasional. Karena itu pula ketiga negara besar yakni Amerika Serikat, Uni Soviet dan Cina mengundang Presiden Soekarno untuk melakukan kunjungan kenegaraan. Selama kunjungan kenegaraan tersebut, Soekarno belajar banyak hal tentang situasi perpolitikan di Amerika Serikat, Uni Soviet dan Cina. Hal ini membawa pengaruh yang besar terhadap pola pikir Soekarno, terutama selama berada di Peking, Cina. Soekarno memperoleh kesan yang mendalam tentang kemajuan yang dialami Cina dibawah pemerintahan yang berhaluan komunis, masyarakat Cina teratur dan terkendali, serta perekonomiannya bergerak ke arah swasembada. Soekarno berpandangan bahwa pola politik yang tepat untuk dijalankan di Indonesia yakni mengikuti pola Cina ketimbang Amerika Serikat yang tidak cocok dengan pola pemikirannya. Kedekatannya dengan paham ini pula yang kemudian mencetuskan lahirnya Demokrasi Terpimpin yang tidak membatasi masa kepemimpinan presiden dan menjadi legitimasi pemerintahan yang otoriter. Karena kedekatannya dengan Cina ini pulalah Soekarno membiarkan tumbuh dan berkembangnya paham komunis di tanah air. Apalagi pasca berlakunya Demokrasi Terpimpin, keberadaan PKI (Partai Komunis Indonesia) semakin menjamur dalam masyarakat Indonesia. Kemenangan PKI di beberapa daerah dalam pemilihan propinsi tahun 1957 merupakan bukti kuat kemampuan PKI dalam memobilisasi dan memperluas basis massa. Sejak diberlakukannya kebijakan politik Nasakom atau nasionalisme, agama (Islam) dan komunisme. Karena terus mempertahankan eksistensi paham komunis di Indonesia maka pamor Soekarno semakin pudar setelah timbulnya Trikora yang menuntut pembubaran PKI dan ormas-ormasnya pasca aksi anarkis PKI yang lebih dikenal dengan nama Gerakan 30 September PKI pada tahun 1965. Walaupun Soekarno dengan Timur yang berpaham komunis namun Soekarno lebih memilih menjadi anggota Gerakan Non Blok(GNB) yang bersikap netral terhadap sistem politik internasional yang bipolar dengan dua kekuatan besar yakni Blok Barat yang diprakarsai Amerika Serikat serta Blok Timur yang dikomandai Uni Soviet. Ini tercermin dari pidato Soekarno yang berjudul “Jalannya Revolusi Kita” (Jarek) pada tanggal 17 Agustus 1960 yang menekankan pada hubungan ekonomi dengan luar negeri tidak boleh berat sebelah ke Barat ataupun Timur.
2.2.4 Harga Diri Harga Mati
                  Sebagai seorang nasionalis, banyak pidato Soekarno yang terus membakar semangat juang masyarakat untuk bisa mempertahankan kemerdekaan dari neokolonialisme dan imperialisme. Bagi Soekarno harga diri adalah harga mati. Menurut Frederick P. Bunnel dalam artikelnya “Guided Democracy Foreign Policy” menyatakan bahwa kebijakan luar negeri Indonesia pada era Demokrasi Terpimpin itu lebih banyak dipengaruhi oleh “the ideological psychological impulses” dari Soekarno sendiri. Pemikiran-pemikiran Soekarno sendiri dipengaruhi oleh pandangan neo-Marxist-Lennist yang memandang sejarah sebagai kontemporer sebagai suatu proses dialektika yang terdiri dari tese (Oldefos) yakni negara-negara kapitalis Barat dan anitese (Nefos) yang berasal dari negara-negara yang baru merdeka. Kedua pihak ini akan terjadi perbenturan kepentingan (clash of interest) dan akhirnya akan timbul suatu sintese. Presiden Soekarno dalam pidatonya yang berjudul “Membangun Dunia Kembali”(To Build a New World) membangkitkan semangat masyarakat dalam membela harga diri bangsa dan negara dan melawan kolonialisme dan imperialisme[4]. Selain itu, pengalaman Indonesia yang pernah dijajah bangsa asing selama 350 tahun mempengaruhi pemikiran Soekarno secara psikologis tentang kebutuhan untuk dihargai (prestise). Ini yang kemudian mendorong Indonesia untuk tampil sebagai pemimpin yang dihormati di kawasan regional dan di panggung internasional[5].
BAB III
  PENUTUP
1.1  Kesimpulan
Sejatinya kebijakan politik luar negeri adalah untuk mencapai kepentingan nasional. Indonesia menyadari perlunya membina kerja sama internasional dengan negara-negara lain. Semenjak masa kepemimpinan Soekarno, pada era Demokrasi Terpimpin politik luar negeri Indonesia berkembang dalam politik konfrontatif terhadap bentuk neo-kolonialisme dan  imperialisme dari Barat yang berhaluan liberal. Perilaku konfrontatif ala Soekarno ini tercermin dari keinginan untuk menganyang Malaysia yang dipandang menjadi antek neo-liberalisme dari imperialism Inggris di kawasan Asia Tenggara. Sikap konfrontatif yang sama juga digalakkan pada penyelesaian kasus Irian Barat yang dipandang telah menjadi boneka Belanda hingga berhasil mengintegrasikan Irian Barat ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Selain politik konfrontatif, Soekarno juga membina hubungan yang dekat dengan Timur khususnya Cina yang berhaluan komunis. Kian berkembangnya PKI (Partai Komunis Indonesia) tidak lepas dari peranan Soekarno yang membuat kebijakan Nasakom (Nasionalis, agama dan komunis). Ini pula yang menjadi legitimasi pesatnya perkembangan PKI di Indonesia. Karena anti neo-kolonialisme dan imperialisme, maka Soekarno juga menjadi pemimpin yang anti hubungan internasional terhadap negara-negara Barat yang berbuntut pada keluarnya Indonesia dari keanggotaan PBB. Selain itu bagi Soekarno harga diri adalah harga mati. Ini dilandasi dan dipengaruhi oleh pemikirannya yang neo-Marxist-Lennist.
1.2  Saran
Karya tulis ilmiah sederhana ini, membahas tentang Soekarno dan Politik Luar Negri Indonesia era Demokrasi Terpimpin, dengan maksud dan tujuan pada represi ingatan kepada kita di era kepemimpinan Soekarno. Penulis tidak bermaksud untuk menambah kerancuan analisa, tetapi sebagai  manusia lemah, penulis menyadari bahwa karya tulis sederhana ini masih memiliki begitu banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, saran pembaca sangat kami harapkan. Maka dengan lapang dada  penulis sangat mengharapkan beragam kritik dan saran yang membangun guna penyempurnaan karya tulis  ini ke depannya.

Daftar Pustaka
DAFTAR PUSTAKA

1. Wuryandari, Ganewati (2008). Politik Luar Negeri Indonesia di Tengah Pusaran Domestik. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
2. Abdulgani, Roeslan. (1956). Mendajung dalam Tanjung. Jakarta : Penerbit Endang
3. Gaffar, Afan. (2006). Politik Indonesia Transisi Menuju Demokrasi. Yogyakarta : Pustaka Pelajar
4. Morgenthau, Hans J. (2010). Politik Antarbangsa. Jakarta : Yayasan Pustaka Obor

Sumber referensi dari internet:
1. “Konfrontasi Indonesia-Malaysia” dalam http://id.wikipedia.org/wiki/Konfrontasi_Indonesia-Malaysia#Latar_belakang diakses pada tanggal 10 November 2010
2. “Pemikiran Soekarno : antara idealisme dan rasionalisme” dalam http://irenkdesign.wordpress.com/2007/04/26/pemikiran-soekarno-antara-idealisme-dan-rasionalisme/ diakses pada tanggal 10 November 2010
3. “Indonesian Foreign Policy” dalam http://freya-ariga.over-blog.com/article-33138162.html diakses pada tanggal 10 November 2010
4. “Indonesia masa Demokrasi Terpimpin” dalam http://rinahistory.blog.friendster.com/2008/10/indonesia-masa-demokrasi-terpimpin-1959-1966/ di akses tanggal 10 November 2010



[1] Ibid., hlm. 104
[2]  “Indonesian Foreign Policy” dalam http://freya-ariga.over-blog.com/article-33138162.html di akses tanggal 10 November  2010
[3] Ibid.
[4] Wuryandari (ed), Politik Luar Negeri Indonesia…, hlm. 96
[5] Ibid., hlm. 97
                                                                   * * *
Jogja, 23 Februari 2011
pada pagi yang cerah… 
 Baca bagian I di sini
Baca bagian II di sini

Anda punya mimpi? Wujudkan itu !!! by Denny Neonnub

Continue Reading

Hubungan Internasional

Soekarno dan Politik Luar Negeri Indonesia Era Demokrasi Terpimpin Bag. II

Published

on

By

                                                                                 BAB II
        PEMBAHASAN

2.1. Latar Belakang Lahirnya Demokrasi Terpimpin
Diawali dari maklumat Hatta sebagai wakil presiden waktu itu, di mana dalam maklumat tersebut menganjurkan perlunya pembentukan partai-partai, yang ternyata mendapat sambutan luas hingga pada waktu itu lebih kurang 40 partai telah lahir di Indonesia, tetapi pada kenyataannya dalam kondisi yang sedemikian, bukannya menambah suburnya sistem demokrasi di Indonesia namun kian merusak suasana politik dalam negeri bangsa Indonesia. Buktinya kabinet-kabinet yang ada pada waktu itu tidak pernah bertahan sampai 2 tahun penuh dan terjadi perombakan-perombakan dengan kabinet yang baru, dan bahkan menurut penilaian Presiden Soekarno banyaknya partai hanya memperunyam masalah dan hanya menjadi penyebab gotok- gotokan, penyebab perpecahan bahkan dalam nada pidatonya dia menilai partai itu adalah semacam pertunjukan adu kambing yang tidak bakalan berpengaruh baik bagi bangsa dan negara. Menurut pengamatan Soekarno Demokrasi Liberal tidak semakin mendorong Indonesia mendekati tujuan revolusi yang dicita-citakan, yakni berupa masyarakat yang  adil dan makmur, sehingga pada gilirannya pembangunan ekonomi sulit untuk dimajukan, karena setiap pihak baik pegawai negeri dan parti politik juga militer saling berebut keuntungan walaupun itu harus mengorbankan yang lain. Keinginan Presiden Soekarno untuk mengubur partai-partai yang ada pada waktu itu tidak jadi dilakukan, namun pembatasan terhadap partai diberlakukan, dengan membiarkan partai politik sebanyak 10 partai tetap bertahan. Yang akhirnya menambah besarnya gejolak baik dari internal partai yang di bubarkan maupun para tokoh-tokoh yang memperjuangkan “Demokrasi Liberal” juga daerah-daerah tidak ketinggalan. Dengan keadaan yang demikian, akhirnya memaksa Soekarno untuk menerapkan “Demokrasi Terpimpin” dengan dukungan militer untuk mengambil alih kekuasaan. Dalam suasana yang mengancam keutuhan teritorial sebagaimana kata Feith, dan ancaman perpecahan sebagai mana kata Soepomo, itulah muncul gagasan “Demokrasi Terpimpin” yang di lontarkan Presiden Soekarno pada bulan Februari 1957. Dekrit Presiden 5 Juli 1959 menjadi awal dan masa transisi dari Demokrasi Parlementer menuju Demokrasi Terpimpin. Berikut isi Dekrit Presiden 5 Juli 1959 sebagai berikut :
1.         Pembubaran konstituante
2.         Tidak berlakunya UUDS 1950 dan berlakunya kembali UUD 1945.
3.         Pembentukan MPRS dan DPAS

Dengan demikian dimulailah sistem Demokrasi Terpimpin yang menjadi legitimasi bagi kepemimpinan Soekarno yang tanpa batas dan otoriter.

2.2. Politik Luar Negeri Indonesia era Demokrasi Terpimpin
            Setiap entitas negara yang berdaulat memiliki kebijakan yang mengatur hubungannya dengan dunia internasional, baik berupa negara maupun komunitas internasional lainnya[1]. Kebijakan yang dibuat semata-mata untuk mencapai kepentingan nasional (national interest) negara tersebut. Interaksi antarnegara dalam percaturan dunia ini yang kemudian mempengaruhi dinamika politik global. Politik luar negeri dari tiap-tiap negara adalah lanjutan dan merupakan refleksi dari politik dalam negeri[2].  Artinya bahwa kebijakan politik luar negeri suatu negara akan cenderung mengikuti pola bermain dan keadaan politik domestik yang berkembang di dalam negara yang bersangkutan. Terkait kebijakan politik luar negeri suatu negara, William D. Coplin mengidentifikasi ada empat determinan yang ikut mempengaruhi politik luar negeri suatu negara[3].
Adapun empat determinan atau indikator tersebut  meliputi :
1.      Dinamika atau konteks politik internasional yang berkembang mempengaruhi perilaku suatu negara dalam kancah internasional. Konteks internasional tersebut yakni geografis, ekonomis dan politis.
2.      Faktor kedua yang ikut mempengaruhi politik luar negeri negara yakni perilaku para pengambil keputusan (decision makers), yang meliputi pihak eksekutif, kementerian dan lembaga formal.
3.      Selain itu kondisi ekonomi dan militer juga ikut mempengaruhi interaksi suatu negara dengan negara lain dalam politik internasional.
4.      Faktor determinan yan terakhir yakni perkembangan politik dalam negeri yang mempengaruhi perumusan dan pelaksanaan politik internasional.

Sebagai negara berdaulat, Indonesia juga menjalankan politik luar negeri yang senantiasa berkembang disesuaikan dengan kebutuhan dalam negeri  dan perubahan dinamika politik internasional. Adapun landasan konstitusional politik luar negeri Indonesia yakni Undang-Undang Dasar 1945 yang didasarkan pada pasal-pasal UUD 1945 yang mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara serta memberikan garis-garis besar dalam kebijakan luar negeri Indonesia guna mencapai kepentingan nasional sebagai tertuang dalam UUD 1945[4]. Sedangkan landasan idiil dalam politik luar negeri Indonesia adalah Pancasila, di mana kelima sila tersebut berisi pedoman dasar bagi pelaksanaan kehidupan berbangsa dan bernegara yang ideal dan mencakup seluruh  sendi kehidupan  manusia[5]. Sedangkan prinsip politik luar negeri Indonesia yakni politik bebas aktif. Politik luar negeri yang bebas aktif mengandung dua unsur fundamental yaitu “Bebas” dan “Aktif”. Menurut Hatta, dalam konteks kondisi pertentangan antara dua blok, politik yang berbeda ideologi yakni Blok Barat yang dikepalai Amerika Serikat yang berhaluan liberalis dan Blok Timur yang dimotori Uni Soviet yang berpandangan komunis, “Bebas” berarti Indonesia tidak berada atau memihak pada kedua blok tersebut dan mempunyai jalannya sendiri dalam mengatasi persoalan internasional. Sedangkan istilah “Aktif” berarti berupaya untuk bekerja lebih giat lagi guna menjaga perdamaian dan meredakan ketegangan kedua blok. Ini dimaksudkan agar tidak terjadi ketergantungan terhadap pihak luar yang dapat mengurangi kedaulatan Indonesia[6]. Dalam bab ini akan membahas tentang politik luar negeri Indonesia era Demokrasi Terpimpin di bawah pimpinan Presiden Soekarno.
Pasca dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 sebagai bentuk perbaikan terhadap keadaan politik dalam negeri bangsa Indonesia menjadi awal baru sejarah Demokrasi Terpimpin yang ditandai dengan kembali berlakunya Undang-Undang Dasar 1945. Disebut sebagai Demokrasi Terpimpin karena demokrasi di Indonesia saat itu lebih mengandalkan pada kepemimpinan Presiden Soekarno[7]. Terpimpin pada saat pemerintahan Soekarno dikarenakan kepemimpinan berada pada satu tangan saja yaitu presiden. Berkaitan dengan politik internasional, pada masa Demokrasi Terpimpin, kebijakan politik luar negeri Indonesia yang berada di bawah tangan Soekarno cenderung asertif, agresif serta radikal. Ada empat pilar besar kebijakan politik luar negeri Indonesia yang diambil Presiden Soekarno pada era Demokrasi Terpimpin yakni diplomasi konfrontasi yang ditandai dengan sikap konfrontasi terhadap Malaysia dan Irian Barat, kedekatan Indonesia dengan Cina yang berpaham komunis, anti hubungan internasional serta menjunjung tinggi harga diri bangsa Indonesia. Bagi Soekarno harga diri adalah harga mati.
2.2.1 Politik Konfrontasi
Dalam era Demokrasi Terpimpin, peran Soekarno sangat dominan dalam politik luar negeri Indonesia karena peran tunggalnya sebagai pengambil keputusan. Sejarah mencatat bahwa salah satu kebijakan politik luar negeri yang dijalankan oleh presiden Republik Indonesia yang pertama ini yakni politik konfrontasi. Politik konfrontasi ala Soekarno ini telah melanggar landasan operasional dari politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif yang pernah ditekankan Muhammad Hatta dalam pidatonya “Mendayung antara dua karang[8] walaupun kemudian politik konfrontasi ini pulalah yang berhasil mengintegrasikan Irian Barat yang dipandang menjadi boneka Belanda itu ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Perilaku agresif dan konfrontatif itu tercermin dari sikap Soekarno yang ingin menganyang  Malaysia karena  ingin menyatukan wilayah Brunei, Serawak, dan Sabah ke dalam Federasi Malaysia. Malaysia juga dipandang telah menjadi boneka dari Inggris dan bentuk neo-kolonialisme di kawasan regional Asia Tenggara. Malaysia juga dianggap sebagai ancaman terhadap eksistensi Indonesia yang berambisi menjadi mersucuar dunia di kawasan Asia Tenggara. Dalam rangka konfrontasi tersebut Presiden mengumumkan Dwi Komando Rakyat (Dwikora) pada tanggal 3 Mei 1964, yang isinya sebagai berikut.
1.      Perhebat Ketahanan Revolusi Indonesia.
2.      Bantu perjuangan rakyat Malaysia untuk membebaskan diri dari Nekolim Inggris.
Pelaksanaan Dwikora tersebut dengan mengirimkan sukarelawan ke Malaysia Timur dan Barat. Sikap Soekarno ini menunjukkan adanya campur tangan Indonesia pada masalah dalam negeri Malaysia. Meskipun keadaan perekonomian di Indonesia jatuh bangun namun Presiden Soekarno tetap bersikukuh untuk melakukan konfrontasi terhadap Persekutuan Tanah Melayu. Walaupun dihadapkan pada dilema antara kepentingan politik dan ekonomi, Soekarno terkesan lebih memilih kepentingan politik ketimbang ekonomi. Menurut Michael Leifer, memberikan prioritas pada stabilitas dan pembangunan ekonomi bukanlah hal-hal yang memerlukan bakat Soekarno. Hal ini akan memaksa Soekarno hidup berdampingan dengan Oldefos yang ditentang keras oleh Soekarno[9]. Soekarno secara jelas di depan publik menyatakan pembangunan ekonomi bukan sebagai bagian penting dari tahapan awal national building. Yang diutamakan yakni penghapusan pengaruh Barat-politik, ekonomi dan budaya Barat harus dilakukan terlebih dahulu sebelum pembangunan ekonomi dalam negeri.
Selain konfrontatif terhadap Malaysia, hal yang sama juga mencederai hubungan Indonesia dan India. Perselisihan dengan India pada kasus Sondhi dan diikuti penyerangan terhadap Kedutaan India di Jakarta saat berlangsungnya Asian Games telah memperpanjang daftar buruk politik luar negeri Indonesia dan semakin dinginnya hubungan India dan Indonesia. Tentu ini mengakibatkan perbedaan wawasan antara Soekarno dan Nehru. Indonesia malah tampak semakin akrab dengan Cina ditengah konflik Cina-India dan pertikaian Cina-Uni Soviet. Hal tersebut ditunjukkan dengan dukungan keuangan dari Cina saat Indonesia melangsungkan GANEFO (Games of the New Emerging Forces ) sebagai tandingan Olimpiade akibat skorsing yang diterima Indonesia pada pertandingan Olimpiade Tokyo tahun 1964[10].          
Politik konfrontasi ini pula kemudian berlanjut lagi dalam penyelesaian masalah Irian Barat. Presiden Soekarno memandang bahwa Irian Barat hanya menjadi negara boneka Belanda. Kegagalan melalui jalur negosiasi dan diplomasi damai, membuat Indonesia mengambil jalan lain untuk penyelesaian kasus Irian Barat. Indonesia semakin meningkatkan ancaman penggunaan kekuatan ekonomi, politik dan militer untuk memaksa Belanda menyerahkan wilayah Irian Barat ke Indonesia melalui operasi Trikora (Tri Komando Rakyat)[11]. Masalah Irian Barat ini akhirnya bisa terselesaikan melalui melalui Perjanjian New York yang salah satu isinya mengharuskan pelaksanaan penentuan pendapat atau Act of Free Choice pada tahun 1969[12]. Melalui Perpera inilah Irian Barat dapat terintegrasi ke dalam wilayah kesatuan republik Indonesia karena mayoritas penduduk memilih berintegrasi dengan Indonesia ketimbang merdeka.

Sikap Presiden Soekarno dan politik konfrontasinya ini nyatanya telah melanggar Maklumat Politik Pemerintah pada 1 November 1945[13].
Adapun isi maklumat tersebut sebagai berikut :
1.      Politik damai dan hidup berdampingan secara damai;
2.      Politik tidak campur tangan dengan urusan dalam negeri negara lain;
3.      Politik bertetangga baik dan bekerja sama dengan semua negara di bidang ekonomi, politik dan lain-lain;
4.      Politik berdasarkan Piagam PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa)
Maklumat tersebut jelas memberi jalan bagi tumbuhnya politik luar negeri Indonesia yang sehat dan bermartabat dalam percaturan politik internasional. Namun Soekarno mengabaikan nilai-nilai dasar maklumat tersebut dan menerapkan politik konfrontasi dalam dunia internasional.



[1] Wuryandari (ed), Politik Luar Negeri Indonesia…, hlm. 26
[2] Roeslan Abdulgani, Mendajung dalam Taufan, Jakarta, Penerbit Endang, 1956, hlm. 11
[3] William D. Coplin, Pengantar Politik Internasional : Suatu Telaah Teoritis, Bandung, Penerbit Sinar Baru, 1992, hlm. 165
[4] Wuryandari (ed), Politik Luar Negeri Indonesia…, hlm. 28
[5] Ibid., hlm. 28
[6] Ibid., hlm. 43
[7] “Indonesia masa Demokrasi Terpimpin” dalam http://rinahistory.blog.friendster.com/2008/10/indonesia-masa-demokrasi-terpimpin-1959-1966/ di akses tanggal 10 November 2010

[8] Op.cit., hlm. 42
[9] Ibid., hlm. 102
[10] “Indonesian Foreign Policy” dalam http://freya-ariga.over-blog.com/article-33138162.html di akses tanggal 10 November  2010
[11] Op.Cit., hlm. 98
[12] Ibid., hlm. 100
[13] Ibid., hlm. 30
Jangan lupa komentar Anda !!!

Baca bagian I di sini
Baca bagian III (Final) di sini 

Setiap kegagalan adalah awal yang baik menuju kesuksesan bila kita mampu belajar dari kesalahan dan kembali bangkit. by Denny Neonnub

Continue Reading

Most Popular

Copyright © 2016 The Mag Theme. Theme by MVP Themes, powered by Wordpress.