Peran PBB Dalam Menegakkan Demokrasi dan Hak Asasi Manusia Di Myanmar

Situs Judi Online Terpercaya
Pendahuluan
1.1 Latar Belakang Masalah
                    Masalah penegakan hak asasi manusia (HAM) serta membangun kehidupan yang demokratis dalam tatanan dunia internasional masih menjadi kendala yang sangat berarti lantaran begitu banyaknya hambatan dan kendala teknis yang tidak sepele. Padahal masalah atau isu HAM dan demokrasi telah menjadi bagian dari isu-isu non-konvensional selain isu kekuatan militer, lingkungan hidup, ekonomi dan gender. Hal inilah yang kemudian menjadi tantangn terberat bagi Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai induk organisasi dunia dalam menegakkan HAM dan demokrasi sebagai sebuah bentuk penghormatan terhadap nilai-nilai hakiki dan lahiriah yang dimiliki oleh manusia itu sendiri.
                 Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai forum interaksi terbesar bagi negara-negara bertanggungjawab sepenuhnya terhadap masalah hak asasi manusia (HAM), entah itu dari segi pelanggaran HAM maupun dari perspektif penegakan HAM dan demokrasi sebagai bagian integral dari eksistensi manusia. Keberadaan rezim pemerintahan yang otoriter, perbedaan perspektif terhadap HAM, serta sistem negara yang tertutup menjadi beberapa kendala yang dihadapi PBB dalam upaya membangun kesadaran dan kepedulian dengan tujuan penegakan HAM dan pengimplementasian kehidupan demokrasi yang sehat.
Keadaan yang serupa ini kini dihadapi pula oleh masyarakat Myanmar yang telah lama hidup di bawah kekuasaan junta militer yang sangat tertutup terhadap dunia internasional. 
                Tak hanya itu, dibawah legitimasi kekuasaaan junta militer yang otoriter, penghormatan terhadap HAM dan demokrasi begitu terabaikan. Penggunaan tentara anak (Child Soldier) yang ditempatkan di garis depan pertempuran juga menjadi bagian dari kian lunturnya penghormatan terhadap HAM di Myanmar. Padahal sejatinya, HAM dan demokrasi merupakan nilai-nilai kemanusian yang telah melekat dalam tiap pribadi sejak dikandung sehingga perlu dijunjung tinggi. Seruan PBB dan kecaman dari dunia internasional terhadap pelanggaran HAM di Myanmar ditanggapi dingin oleh rezim yang berkuasa. Situasi ini kemudian menjadi tantangan bagi PBB dalam membangun pendekatan-pendekatan secara diplomatik dengan pemerintahan Myanmar guna membangun kesadaran bersama betapa pentingnya penegakan terhadap HAM dan demokrasi. 
                  Berdasarkan paparan masalah di atas, penulis tertarik untuk menelaah masalah ini secara mendalam dalam bentuk sebuah makalah kecil dengan judul “Peran PBB Dalam Menegakkan Demokrasi dan Hak Asasi Manusia Di Myanmar ”. Sengaja penulis memilih judul di atas mengingat betapa pentingnya penghormatan terhadap HAM dan penegakan demokrasi apalagi kini banyak negara yang belum demokratis sebagaimana yang terjadi di Myanmar pula. Kajian terkait peran PBB dalam menegakkan demokrasi dan HAM di Myanmar akan dipaparkan pada bagian pembahasan.
1.2 Rumusan Masalah
Terkait upaya PBB dalam penegakan demokrasi dan HAM di Myanmar maka dapat dibuat rumusan masalahya sebgai berikut :
1. Bagaimanakah peran PBB dalam penegakan demokrasi dan hak asasi manusia (HAM) di Myanmar ?
1.3 Metode Penulisan
              Dalam mengkaji dan menganalisa peran PBB dalam menegakkan HAM dan demokrasi di Myanmar, penulis menggunakan metode studi pustaka dengan menggunakan beberapa buku sebagai sumber referensi. Selain buku, penulis juga menggunakan beberapa sumber data yang diperoleh dari internet.
Pembahasan
2.1 Pengertian
2.1.1 Demokrasi
           Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia jilid II dikemukakan dua pengertian tentang demokrasi yakni 1). Bentuk atau sistem pemerintahan yang seluruh rakyatnya turut serta memerintah dengan perantaraan wakilnya. 2). Gagasan atau pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama bagi semua warga negara. Jadi, secara sederhana demokrasi dapat dipahami sebagai sebuah bentuk ideologi dengan menjunjung tinggi persamaan hak dan kewajiban serta kesetaraan bagi semua warga negara.
2.1.2 Hak Asasi Manusia
           Hak asasi manusia (HAM) dipahami sebagai hak yang dilindungi secara internasional (yaitu melalui deklarasi PBB Declaration of Human Rights), seperti hak untuk hidup, hak kemerdekaan, hak untuk memiliki, hak untuk mengeluarkan pendapat. Jadi HAM merupakan hak yang melekat dalam diri tiap manusia sejak dikandung dan terus melekat sepanjang hidup tiap manusia.
2.2 PBB dan Penegakan HAM serta Demokrasi dalam Tatanan Dunia Internasional
           Sejak berdirinya organisasi dunia Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 24 Oktober 1945, peran PBB sangat dituntut dalam menciptakan iklim perdamaian dan keamanan yang kondusif dalam tatanan dunia internasional. Walaupun demikian, jalan PBB tak begitu mulus mengingat berbagai tantangan yang kemudian timbul dan menghambat proses dalam menciptakan perdamaian dan keamanan dunia sebagaimana juga merupakan cita-cita dari PBB itu sendiri. 
             Masalah penegakan hak asasi manusia (HAM) dan demokrasi adalah salah satu bagian kecil dari tanggung jawab PBB dalam upaya menciptakan serta memelihara perdamaian dan keamanan internasional. Dalam interaksi global yang semakin kompleks ini, terutama dengan berakhirnya Perang Dingin pada tahun 1991, isu HAM dan demokrasi muncul sebagai nilai global yang dijadikan sebagai ukuran dan menjadi generalisasi dalam kajian ilmu hubungan internasional. Maka dari itu, dengan adanya pelanggaran HAM di berbagai negara tak terlepas baik negara maju maupun berkembang, pelanggaran HAM dianggap sebagai suatu ancaman keamanan nasional. Berbeda jika kita bandingkan dengan situasi dahulu, ketika ancaman suatu negara hanya yang bersifat militeristik. Kini yang dimaksud dengan ancaman suatu negara bukan hanya hal-hal yang berkaitan dengan batas negara, tetapi semua hal yang berhubungan dengan keamanan rakyatnya (human security) seperti kesehatan, tingkat populasi, kebebasan berpendapat (terutama di negara dengan sistem demokrasi), trafficking, dan lain sebagainya.
                Begitu sensitifnya isu HAM dan demokrasi sebagai bagian dari isu-isu non-tradisional menginspirasi Majelis Umum PBB untuk membentuk Komisi Tinggi PBB untuk Hak-Hak Asasi Manusia(United Nations High Commissioner for Human Rights – UNHCHR), sebuah badan yang bertanggungjawab penuh dalam kegiatan hak-hak sasi manusia dan bertugas khusus dalam menangani berbagai pelanggaran HAM dan mengupayakan terciptanya kesadaran dunia intenasional dalam menghormati hak asasi manusia. Badan PBB yang bermarkas di Jenewa Swiss ini bertugas dalam mempromosikan dan melindungi hak-hak asasi manusia serta bekerja sama dengan berbagai elemen mulai dari pemerintah, organisasi-organisasi dunia dalam upaya menciptakan penegakan HAM. Pembentukan UNHCHR ini sebagai bentuk tindak lanjut dari Deklarasi PBB tentang HAM (Declaration of Human Rights) pada 10 Desember 1945 dengan resolusi 217 A (III). 
2.2.1 Peran PBB dalam Penegakan HAM dan Demokrasi di Myanmar
           Sejak keberhasilan kudeta atas kepemimpinan Perdana Menteri U Nu pada tahun 1962, menjadi awal keruntuhan demokrasi di Myanmar atau lengkapnya Republik Persatuan Myanmar. Pemerintahan Myanmar kemudian dikendalikan oleh Ne Win yang berlatarbelakang militer dan menggantikan pemerintahan U Nu yang sudah memerintah Myanmar semenjak negara itu merdeka pada tanggal 4 Januari 1948 dari penjajahan Britania Raya. 
              
                  Selama masa pemerintahannya (1962-1988) Ne Win hanya mengakui satu partai politik,yaitu Burmese Socialist Program Party (BSPP) yang dibentuknya sendiri. BSPP atau yang lebih dikenal dengan Partai Lenzin ini bisa dikatakan sebagai partai tunggal yang dilaksanakan untuk mendukung program sosialis dengan mayoritas anggota berasal dari golongan militer. Sejak berdiri tahun 1962 dan disahkan tahun 1964 keanggotaan partai ini didominasi oleh militer. Pada tahun 1972 militer menjadi pilar pokok dari kekuatan partai. Keterlibatan militer dalam penggagalan demokrasi kembali dilakukan lagi untuk keskian kalinya pada tahun 1990. Ketika itu Jenderal Saw Maung membatalkan hasil pemilu 27 Mei 1990 yang menempatkan National Leaque for Democration (NLD) pimpinan Aung San Suu Kyi sebagai pemenang pemilu. 
           Sampai saat ini, di bawah Jenderal U Thein Sein, militer sangat kuat mengendalikan kehidupan politik, sosial, dan ekonomi rakyat Myanmar.Begitu kuatnya peran militer sehingga David I. Steinberg menempatkan Myanmar sebagai The most monolithically military-controlled in the world. 
                Tak hanya itu, kehidupan demokrasi penduduk Myanmar sangat tertekan. Mereka tidak bisa dengan bebas mengkritik kepemimpinan junta militer Myanmar. Salah satu contoh nyatanya yakni dengan melakukan aksi kekerasan terhadap para biksu yang berdemonstrasi menuntut perubahan dalam negeri Myanmar. Banyak biksu yang terbunuh dan mendapatkan perlakuan kekerasan selama penahanan pasca aksi demonstrasi besar-besaran itu pada tahun 2007 silam. Kehidupan demokrasi di Myanmar benar-benar memprihatinkan apalagi pemerintahan sangat tertutup terhadap dunia internasional. Bahkan junta militer Myanmar pada tahun 2008 menolak bantuan internasional ketika terjadi bencana alam badai Nargis yang melanda Myanmar. 
              Atas dasar paranoid pihak pemerintah militer Myanmar, maka beberapa bantuan internasional dilarang masuk, termasuk bantuan dari negara-negara ASEAN yang sempat ditahan. Hal ini atas dasar ketakutan pemerintah Myanmar yang takut akan bantuan internasional yang membawa kepentingan negara-negara Barat yang selama ini sering mengkritisi kasus pelanggaran HAM di Myanmar.
             Peran PBB sendiri dalam menangani masalah penegakan HAM di Myanmar memang terbilang rumit lantaran sikap pemerintahan militer Myanmar yang terkesan dingin dan tertutup. Tidak berbeda jauh dengan Amerika Serikat yang sebelumnya pernah melakukan kebijakan Burma Freedom and Democracy Act pada tahun 2003 dengan melarang impor barang dari Myanmar sebagai bentuk tekanan terhadap kepemimpinan militer, dan negara-negara lainnya, PBB juga tidak dapat berbuat banyak terhadap kasus ini. Mereka sering mengirim utusan khususnya, Ibrahim Gambara, ke Myanmar guna proses negosiasi dengan pemimpin militer Myanmar, namun dari 7 kali kunjungan yang pernah dilakukan, tidak ada satupun usaha yang berhasil dan sesuai dengan harapan PBB. Di dalam UNSC juga pernah terjadi beberapa kali perdebatan, terutama ketika Amerika Serikat dan Inggris mengajukan upaya demokratisasi di Myanmar yang pada akhirnya diveto oleh Russia dan China. Untuk yang terakhir ini menjadi kendala internal dalam tubuh PBB dalam upaya membangun kehidupan demokrasi di Myanmar.
            Selain masalah demokrasi, negara yang dulunya bernama Burma ini pun terbelit isu pelanggaran HAM berat dengan menggunakan tentara anak yang masih berusia 18 tahun ke bawah. Meskipun dikecam dunia internasional, pemerintahan militer Myanmar terus memperkuat kekuatan militer dengan merekrut secara paksa ribuan anak menjadi anggota militer. Di antara mereka ada yang baru berusia sepuluh tahun. Umumnya, setelah 18 pekan pelatihan anak-anak ini langsung dikirim ke medan tempur. Anak laki-laki ditempatkan di medan pertempuran sedangkan wanita membantu organisasi-organisasi yang berkaitan dengan militer. 
              Menurut data dimiliki PBB, sekitar 350.000 tentara anak di bawah 18 tahun ditempatkan di sekitar 30 daerah konflik di seluruh dunia seperti Sri Lanka, Kolombia, Myanmar, Chechnya, dan Benua Afrika, seperti di Sierra Leone, Republik Demokratik Kongo dan Sudan. Secara keseluruhan, total 20% atau berjumlah 70.000 tentara anak berasal dari Myanmar. Ini menunjukkan betapa tingginya angka pelanggaran HAM apalagi kemudian ditambah dengan pelecehan seksual terhadap para tentara anak wanita.
              PBB sendiri sebagai induk organisasi dunia bertanggungjawab penuh terhadap kasus pelanggaran HAM ini. Bersama lembaga-lembaga swadaya internasional seperti Children’s Rights Division, The Coalition to Stop the Use of Child Soldiers, Burma Partnership dan UNHCHR bekerja sama dalam menciptakan kesadaran betapa pentingnya penghormatan terhadap hak asasi manusia. PBB juga membentuk SRSG (Office of the Special Representative of the Secretary-General for Children and Armed Conflict) yang memantau secara langsung perkembangan HAM di Myanmar terkait masalah penggunaan tentara anak dalam militer Myanmar. Apalagi tindakan eksploitasi terhadap anak dalam militer bertentangan dengan Konvensi mengenai Hak-hak Anak(1989) untuk mendapatkan perlindungan yang komprehensif. 
               PBB sudah melakukan berbagai upaya prosedural dalam menangani pelanggaran HAM di Myanmar, mulai dari membangun kesadaran global umat manusia terhadap penghormatan HAM, mengirim tim pencari fakta ke Myanmar, memantau perkembangan HAM di Myanmar, mencari fakta di lapangan dan melakukan tindakan diplomatik dengan pemerintah Myanmar guna menghapus penggunaan tentara anak dalam membangun kekuatan militer, serta pendekatan dengan negara-negara besar untuk terus menekan Myanmar di kancah internasional. 
             Tantangan terberat bagi PBB sendiri yakni keberadaan rezim yang otoriter sehingga menutup akses diskusi dengan pemerintah guna membangun kesamaan persepsi terhadap HAM dan demokrasi. Inilah kendala terberat mengingat masih adanya perbedaan persepsi antara junta militer Myanmar yang berkuasa dengan PBB. Bahkan tekanan dari organisasi regional ASEAN pun tidak mempan dan tidak mampu mengubah tatanan politik di Myanmar. Pada Desember 2009 PBB melalui Majelis Umum pun sudah melakukan langkah menentang pelanggaran HAM di Myanmar dengan mengeluarkan resolusi. Resolusi terhadap negara yang dulu bernama Burma itu, diputuskan melalui pemungutan suara 86 setuju , 23 menentang dan 39 abstain. 
                  PBB mengecam keras pelanggaran yang sistematis terhadap pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia dan kebebasan pokok rakyat Myanmar yang masih terus berlangsung. Resolusi itu juga mendesak para penguasa militer Myanmar segera membebaskan pemimpin opopsisi dan pemenang hadiah Nobel Perdamaian Aung San Suu Kyi dari tahanan rumah, serta lebih dari 2.000 tahanan lainnya. Infromasi terakhir pada Mei 2011 dari PBB melalui Utusan tinggi khusus PBB untuk Myanmar, Vijay Nambiar, mengatakan Myanmar kini hendak membuka dialog terkait pembangunan kehidupan yang demokratis dan penghormatan terhadap HAM, tinggal ditindaklanjuti saja oleh PBB.
Kesimpulan
               Sejatinya hak asasi manusia merupakan hak yang melekat eat dalam tiap individu sehingga harus mendapatkan penghormatan terhadap HAM itu sendiri. Menurut penulis, kasus-kasus pelanggaran HAM memang banyak terjadi di seluruh dunia, terutama di negara-negara berkembang di era post-kolonialisme. Dengan sistem peninggalan penjajahan yang ada, seringkali terjadi perebutan kekuasaan antara pihak-pihak yang berkepentingan, dan pihak yang dianggap paling kuat hanyalah pihak militer yang memiliki persenjataan dan mampu mengancam, dengan naiknya militer sebagai pemimpin pemerintahan, maka tidak dapat dipungkiri bahwa pasti akan terjadi pelanggaran HAM baik secara kekerasan langsung, kultur, maupun struktural. Mengenai kasus Myanmar, memang situasi yang sangat kompleks dalam proses interaksi global saat ini. Penulis berpendapat sedikit pesimis jika penyelesaian kasus ini tidak melibatkan semua pihak. Jika masih ada persaingan antara pihak-pihak yang kuat dalam politik internasional seperti Amerika Serikat-Uni Eropa-China-Russia, maka kasus ini tidak akan pernah dapat menemukan jalan keluar yang signifikan.
               Jika China maupun Russia mampu menilai secara objektif mengenai kasus Myanmar dan mau bersedia melepaskan kepentingannya, maka kasus Myanmar akan dapat menemukan jalan keluar yang signifikan. Manajemen konlik tidak hanya membutuhkan komitmen saja, tetapi juga membutuhkan kesediaan semua pihak yang terlibat untuk mempertahankan hasil yang dicapai dan secara bersama-sama bersedia membangun perdamaian di seluruh dunia. 
             Selain itu pula perlu ada keterbukaan junta militer Myanmar dalam membangun dialog terkait penegakan HAM dan demokrasi di Myanmar. Hal ini pulalah yang menjadi tantangan besar bagi PBB dalam upaya menegakkan HAM dan demokrasi, tak hanya di Myanmar, namun juga di berbagai negara yang belum demokratis.

Sumber referensi
Daftar Pustaka

Cipto, Bambang. “Hubungan Internasional di Asia Tenggara”, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010
Pengetahuan Dasar Tentang Perserikatan Bangsa-Bangsa,…
Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Statuta Mahkamah Pengadilan Internasional, Team Media.
Tim Penyusun. “Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi II”, Jakarta : Balai Pustaka, 2002

Sumber dari internet :
“Indonesia Siap Berbagi Pengalaman Demokrasi Dengan Myanmar” diakses dari http://www.kemlu.go.id/vienna/Pages/News.aspx?IDP=4765&l=id pada tanggal 10 Juni 2011
“Children and Armed Conflict” diakses dari http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=24973&Cr=children&Cr1=conflict&Kw1=COOMARASWAMY&Kw2=&Kw3= pada tanggal 10 Juni 2011
“Myanmar” diakses dari http://id.wikipedia.org/wiki/Myanmar pada tanggal 10 Juni 2011
“Bocah Tentara di Myanmar” diakses dari http://b0cah.org/index.php?option=com_content&task=view&id=168&Itemid=39 pada tanggal 11 Juni 2011
“Utusan Tinggi PBB Terima Isyarat Menggembirakan dari Myanmar” dari http://www.antaranews.com/berita/258573/utusan-tinggi-pbb-terima-isyarat-menggembirakan-dari-myanmar pada tanggal 11 Juni 2011.
“M. Ardian Firnas”, Prospek Demokrasi di Myanmar- Jurnal Universitas Paramadina Vol. 2 No.2 diakses dari http://news.bbc.co.uk/2/hi/asia-pacific/7069920.stm pada tangal 11 Juni 2011
“Burma: World’s Highest Number of Child Soldiers” diakses dari http://www.hartford-hwp.com/archives/54/273.html pada tanggal 11 Juni 2011
“Myanmar” diakses dari http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=37613&Cr=Myanmar&Cr1= pada tanggal 11 Juni 2011

Situs Judi Online Terpercaya

Reply