Soekarno dan Politik Luar Negeri Indonesia Era Demokrasi Terpimpin Bag. I

Situs Judi Online Terpercaya
Soekarno, Presiden RI yang pertama
              Sejak kemerdekaan awal bangsa Indonesia, 17 Agustus 1945 silam, Indonesia sebagai salah satu negara yang merdeka dan berdaulat serta anggota aktif masyarakat internasional telah ikut berkiprah dalam sistem politik global. Sebagai sebuah negara kepulauan terbesar di dunia dengan masyarakat yang pluralis, keberadaan Indonesia dalam sistem politik global sangatlah diperlukan. Apalagi letak geografisnya yang strategis, berada di antara dua benua yakni Benua Asia dan Benua Australia serta diapit dua samudera yakni Samudera Hindia atau Samudera Indonesia dan Samudera Pasifik. Letaknya yang strategis ini pula yang menjadi keharusan bagi Indonesia dalam melakukan kebijakan politik luar negeri yang transparan yang mampu memberi ruang dan posisi tawar Indonesia dalam dunia internasional guna mencapai kepentingan nasional.  
            Dalam memandang hubungan internasional dan kebijakan dalam politik luar negeri di Indonesia, semuanya lebih tergantung pada sikap pemimpinnya pada tiap jenjang masa atau era kepemimpinan. Menurut George Kahin dalam kata pengantarnya terhadap buku Indonesian Foreign Policy and the Dilemma of Dependence (1976), berargumen bahwa politik luar negeri Indonesia senantiasa amat dipengaruhi oleh politik domestik yang berkembang dalam negeri. Hal ini dapat tercermin dari kebijakan politik luar negeri Presiden Soekarno era Demokrasi Terpimpin. Sebagian pakar memandang bahwa pada masa Demokrasi Terpimpin tersebut, terdapat banyak aspek yang menyimpang dari demokrasi konstitusional dan lebih menampilkan beberapa dari aspek demokrasi rakyat. Masa ini ditandai dengan dominasi presiden, terbatasnya peran partai politik dalam kancah demokrasi, pengaruh perkembangan komunis yang kian besar, dan terjunnya ABRI (Angkatan Bersenjata Republik Indonesia) dalam sistem sosial politik di tanah air. Dengan adanya sistem Demokrasi Terpimpin tersebut, menjadi legitimasi bagi kebijakan politik luar negeri ala Soekarno yang lebih cenderung ke Timur dengan paham komunismenya sehingga PKI (Partai Komunis Indonesia) berkembang pesat di tanah air Indonesia. Selain itu pula sikap Soekarno yang konfrontatif terhadap Federasi Malaysia karena dianggap telah melanggar perjanjian Manila Record dan ingin menguasai Brunei, Sabah dan Serawak. Soekarno juga memandang Malaysia sebagai bonekanya kolonialisme Inggris di kawasan Asia Tenggara. Karena anti neo-kolonialisme dan imperialisme (Neokolim) ini pula yang menjadikan sosok Soekarno sebagai pemimpin yang anti hubungan internasional dengan negara-negara Barat yang tak sejalan dengan pemikirannya. Tak hanya bersikap konfrontatif terhadap Malaysia, Soekarno juga bersisikukuh mengintegrasikan Irian Barat  ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di samping sikapnya yang konfrontatif tersebut, Soekarno juga  menekankan pada rakyat semangat untuk membela harga diri dan martabat bangsa Indonesia. Bagi Soekarno, harga diri bangsa adalah harga mati dan tidak dapat ditawar dengan apapun. 
          
Berdasarkan uraian masalah mengenai kebijakan politik luar negeri Indonesia pada era Soekarno yang identik dengan Demokrasi Terpimpin itu, sikapnya yang konfrontatif terhadap Malaysia dan Irian Barat, kecenderungan lebih dekat dengan Timur yang berhaluan komunis, penulis tertarik untuk membahasnya lebih mendalam lewat makalah sederhana ini dengan judul “Soekarno dan Politik Luar Negeri Indonesia era Demokrasi Terpimpin”. Adapun bahasan mengenai masalah ini akan diuraikan dalam bagian pembahasan.

1.2  Rumusan Masalah
            Sikap Soekarno dalam kebijakan politik luar negeri Indonesia dalam era Demokrasi Terpimpin  dapat dirumuskan dalam rumusan pertanyaan sebagai berikut :
      1. Bagaimanakah arah politik negeri luar Soekarno era Demokrasi Terpimpin?
      Semua jawaban atas pertanyaan tadi akan dijelaskan dalam bagian pembahasan.

1.3 Pendekatan Teori
                   Dalam kancah internasional,  kebijakan politik luar negeri suatu negara menjadi faktor penting dalam pencapaian kepentingan nasional negara tersebut. Arah politik luar negeri ini pula yang menentukan kesuksesan dalam mencapai kepentingan nasional. Untuk politik luar negeri Indonesia sendiri pada era Demokrasi Terpimpin, kebijakannya tersentralisir pada Presiden Soekarno sebagai pengambil keputusan tunggal. Berbagai arah kebijakan Presiden Soekarno ini pulalah yang menentukan posisi tawar Indonesia pada percaturan politik dunia. Bertolak dari paparan di atas, maka penulis menggunakan pendekatan teori kepentingan nasional sebagai acuan politik luar negeri Indonesia pada era Demokrasi Terpimpin. Secara sederhana, Raison d’Et at mendefinisikan konsep kepentingan nasional sebagai sebuah pijakan  untuk menjelaskan perilaku politik  luar negeri suatu negara.
       Para penganut realis menyamakan kepentingan nasional sebagai upaya negara untuk mengejar power dimana power adalah segala sesuatu yang dapat mengembangkan dan memelihara kontrol atas suatu negara terhadap negara lain. Sedangkan menurut Jack C. Plano dan Roy Olton, kepentingan nasional merupakan tujuan fundamental dan determinan atau indikator utama yang menjadi pedoman bagi para pengambil keputusan (decision makers) suatu negara dalam menentukan arah politik luar negerinya, berupa konsepsi yang diformulasikan sangat khas dari berbagai elemen, yang merupakan kebutuhan paling vital suatu negara berdaulat. Politik luar negeri ini pulalah yang merupakan perpanjangan tangan dari kepentingan nasional suatu negara terhadap negara lain. Secara sederhana dapat disimpulkan bahwa ada keterkaitan yang begitu erat antara politik luar negeri suatu negara dengan kepentingan. Politik luar negeri menjadi instrumen penting sedangkan kepentingan nasional adalah tujuan dari politik luar negeri tersebut. Lebih jauh Morgenthau menambahkan bahwa guna mencapai kepentingan nasional, makan posisi tawar suatu negara sangat ditentukan oleh kekuatan nasional (national power) negara tersebut. Morgenthau mendefisikan kekuatan nasional sebagai instrumen penting dalam pencapaian kepentingan nasional dengan memberikan sembilan unsur kekuatan nasional yang meliputi geografi, sumber daya alam, kemampuan industri, kesiagaan militer, penduduk, karakter nasional, moral nasional, kualitas diplomasi, dan kualitas pemerintah[1]. Semakin besar kekuatan nasional suatu negara maka semakin besar pula posisi tawar negara tersebut dalam panggung politik internasional yang pada akhirnya bermuara pada pencapaian kepentingan nasional negara bersangkutan.
Berkaitan dengan konsep tentang kepentingan nasional dan politik luar negeri Indonesia pada masa Demokrasi Terpimpin, arah kebijakan politik luar negeri Indonesia yang didominasi oleh Soekarno  menjadi sangat aktif dan asertif bahkan konfrontatif[2]. Gaya inilah yang kemudian mengarah pada politik luar negeri Indonesia yang high profile. Ini dapat terlihat dari politik “mercusuar” yang dicanangkan Soekarno. Di sisi lain, Bantarto Bandoro  memandang politik luar negeri Indonesia pada zaman Demokrasi Terpimpin lebih dipengaruhi oleh spektrum pergeseran keseimbangan antara internal change (dinamika domestik) dan external change (dinamika konstelasi internasional) yang ikut mempengaruhi corak politik luar negeri[3]. Bantarto Bandoro menambahkan bahwa spektrum pergeseran keseimbangan keseimbangan antara internal change dengan external change bergerak pada dua ekstremitas, yakni deliberative dan spirited. Apabila rezim dominan oleh keinginannya untuk mengadopsi kecenderungan-kecenderungan yang terjadi pada dinamika konstelasi, maka corak politik luar negeri yang dikembangkan akan menjadi deliberative.Sebaliknya, bila dinamika domestik yang dijadikan yang dijadikan titik pijakan utama, maka coraknya sprited (semangat). Namun ada pula rezim yang menampilkan corak confused (yang berada di antara dua ekstrimitas spektrum di atas) dalam politik luar negerinya. Ini disebabkan karena ambisi dalam menyeimbangkan antara tuntutan domestik dengan realitas internasional. Berdasarkan landasan teoritis tadi, politik luar negeri Indonesia pada masa Demokrasi Terpimpin lebih mengarah pada spirited di mana dinamika politik domestik menjadi pijakan utama yang tampak jelas dalam kadar nasionalisme yang tinggi dalam politik luar negeri Indonesia[4].


[1]Hans J. Morgenthau, Politik Antarbangsa, Cet. Kedua, Yayasan Pustaka Obor , 2010,hlm. 135
[2] Ganewati Wuryandari (ed), Politik Luar Negeri Indonesia di Tengah Pusaran Domestik, Pustaka Pelajar, 2008,hlm. 249
[3] Ibid., hlm. 250
[4] Ibid., hlm. 251

Baca lanjutannya di sini


image source : Gambar

Hari terus berganti. Jadilah yang terbaik untuk diri sendiri dan sesama. by Denny Neonnub

Situs Judi Online Terpercaya

Reply