Connect with us

Hubungan Internasional

Sosialisme Venezuela

Published

on

Sosialisme, sebuah ideologi

Untuk memahami ideologi sosialisme, alangkah lebih baiknya dipahami dulu pengertian ideologi dan sosialisme. Ideologi sendiri berasal dari bahasa Yunani yakni idea (gagasan, ide) dan logos (studi atau ilmu pengetahuan tentang). Idelogi diartikan sebagai sistem gagasan yang mempelajari berbagai keyakinan dan hal-hal ideal filosofis, ekonomis, politis dan sosial. Istilah “ideologi” dipergunakan oleh Marx dan Engels mengacu kepada seperangkat keyakinan yang disajikan sebagai obyek. Obyek tersebut tidak lain adalah pencerminan kondisi-kondisi material masyarakat.

             Sosialisme sebagai sebuah ideologi, telah lama berkembang sejak ratusan tahun yang lalu. Sosialisme sendiri berasal dari bahasa Latin yakni socius (teman). Jadi sosialisme secara sederhana dipahami sebagai pengaturan atas dasar prinsip pengendalian modal, produksi dan kekayaan oleh kelompok.

              Istilah sosialisme ini pertama kali dipakai di Prancis pada tahun 1831 dalam sebuah artikel tanpa judul oleh Alexander Vinet, di mana kala itu istilah sosialisme digunakan untuk membedakan dengan indvidualisme, terutama oleh pengikut-pengikut Saint-Simon, bapak pendiri sosialisme Prancis. Saint-Simon-lah yang menganjurkan pembaruan pemerintahan yang bermaksud mengembalikan harmoni pada masyarakat. Sosialisme ilmiah kemudian dikembangkan oleh Karl Marx dan Friedrich Engels (abad 19) yang membuat tesis dalam membedakan sosialisme dan komunisme. Marx dan Engels berpendapat bahwa sosialisme adalah tahap yang harus dilalui masyarakat untuk mencapai komunisme dan masyarakat tanpa kelas adalah tujuan akhir sejarah. Pemikiran ini kemudian memiliki banyak cabang seperti Marxisme, Leninisme, Maoisme, Marhaeniesme, Anarkisme, Stalinisme dll.

Sosialisme Demokratis Venezuela
Sosialisme Venezuela, sebuah revolusi
Ideologi sosialisme mulai berkembang di Venezuela kala Presien Hugo Chavez memimpin negeri yang beribukota di Caracas ini pada tahun 1998 pasca memenangkan pemilihan umum dengan 56% suara. Chavez sendiri masih memimpin Venezuela hingga kini (2011) dan menjadi presiden Venezuela ke-53. Hugo Chavez sendiri adalah sosok yang sangat mengidolakan Simón Bolívar, juga banyak dipengaruhi oleh Juan Velasco Alvarado, presiden Peru, dan berbagai macam pemimpin komunis dan sosialis, termasuk Fidel Castro dan juga sangat mencintai sosialisme itu sendiri. 
Hal itu pula yang menggerakkan Chavez sangat vokal menentang pemerintah dan membentuk Gerakan Republik Kelima (Movement of the Fifth Republic), sebuah organisasi kiri yang mempromosikan bentuk sendiri sosialisme demokratis, yang ia sebut “Sosialisme Abad 21”. Sebelumnya Hugo Chavez pernah memimpin 5000 tentara untuk melakukan kudeta berdarah pada 4 Februari 1992 atas Presiden Carlos Andres Perez  walau kemudian kudeta itu gagal dan Chavez sendiri dipenjarakan. Gerakan Republik Kelima (Movement of the Fifth Republic) ini dibentuk pada September 1992 setelah kudeta kedua Chavez pada Presiden Carlos Andres Perez juga berujung kegagalan dan pemenjaraan atas dirinya. Gerakan ini adalah bentuk transisi Chavez dari militer menjadi politikus. Sebagai pimpinan Revolusi Bolívar (diambil dari nama Simon Bolívar, Bapak Kemerdekaan Amerika Latin yang juga tokoh idolanya), Chávez mempromotori visi demokrasi sosialis, integrasi Amerika Latin, dan anti-imperialisme. Revolusi Bolívar  merupakan implementasi dari platform Bolivarianisme semasa kampanye-nya yang pada intinya anti-imperialisme, kedaulatan Venezuela, sebuah demokrasi kerakyatan yang melibatkan partisipasi massa dalam pemerintahan, membangun ekonomi swasembada dan nasionalisme yang kuat, distribusi minyak secara merata ke seluruh warga dan memerangi kleptokrasi korup yang telah mendominasi Venezuela.

Sosialisme Demokrasi Venezuela dan Implementasinya
Pada awal kepemimpinannya, Chaves berani melakukan banyak kebijakan yang revolusioner. Dia berani merombak Undang-Undang Dasar negara yang menjadikan Negara bekas jajahan Spanyol itu sebagai negara sosialis demokratis. Selain itu ia juga melaksanakan program nasionalisasi migas di negara tersebut dan hasilnya didistribusikan kepada rakyat melalui program subsidi kesehatan, pendidikan dan harga minyak serta bensin murah untuk rakyatnya. Ini adalah bentuk perombakan total dari ekonomi kapitalis menjadi ekonomi sosialis. Dengan adanya nasionalisasi atas banyak perusahaan asing, pemerintah mampu mengontrol jalannya perusahaan sehingga keuntungan maksimal dapat dimiliki negara. Chavez yang memimpin koalisi Patriotic Pole berhaluan kiri secara jelas menegaskan, mengikuti jejak tokoh legendaris Argentina (Jenderal Juan Peron) yang dipandang sangat peduli pada kesejahteraan rakyat, keadilan sosial, dan persamaan hak.
Kebijakan penting lainnya yang diambil yakni membangun budaya dan kekuatan tentara rakyat dalam guna menggalang kekuatan militer yang kokoh dan siap bertempur bila ada ancaman dari pihak pro kapitalis yang sewaktu-waktu dapat menggulingkan kekuasaannya dalam pemerintahan. Langkah pemerintah Venezuela untuk tidak memperpanjang izin RCTV menjadi gambaran keseriusan pemerintahan Chavez dalam memblokade pengaruh kapitalis melalui media massa. Chavez sendiri sering menyerukan agar rakyatnya berani menentukan nasib Venezuela ke depan; apakah melanjutkan dan memperdalam revolusi Bolivarian yang sudah memberi banyak manfaat kepada rakyat ataukah mengubah Venezuela saat ini menjadi koloninya orang asing yang sering bebas mengeksploitasi kekayaan alam negara lain.
Jalan panjang sosialisme demokratis ini juga menuntun kepemimpinan Chavez yang anti kapitalis itu tidak bekerja sama dengan negara-negara kapitalis semisal Amerika Serikat dan sekutunya. Sebagai solusi, Venezuela menjalin kerja sama dengan Negara-negara sekutunya, seperti Iran, Cina, dan Belarusia serta aktif berdiskusi dengan pemimpin Kuba Fidel Castro guna menciptakan sebuah sistem keuangan sendiri. Kini, pertumbuhan ekonomi Venezuela cenderung stabil dengan memiliki cadangan devisa 40 milyar dollar untuk negara sekelas Venezuela.


Kepemimpinan sosialisme demokratis ala Presiden Hugo Chavez yang juga anti Amerika Serikat ini bukan berarti tanpa masalah. Lantaran beraliran sosialis demokratis yang anti imperialisme dan kapitalisme, maka Presiden Chavez telah banyak dikritik. Pernah coba dikudeta pada tahun 2002, Chavez mampu dilengserkan kurang lebih beberapa jam, oleh presiden Venezuela Federasi Kamar Dagang, Pedro Carmona yang menjadi presiden selama kudeta militer. Tak butuh waktu lama, pendukung Chavez mampu menggulingkan kudeta militer, dan Chavez kembali berkuasa. Apapun itu, Hugo Chavez tetaplah sosok kontroversial dari awal abad 21, yang membawa perubahan pada Venezuela.
Kami menjual penirum asli, obat pembesar penis terbaik. Cocok untuk kamu kaum pria yang ingin memperbesar penismu dengan aman, sehat dan terpercaya. Silakan beli di jualpenirum.com

Penirum Asli Obat Pembesar Penis Terbaik
Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Hubungan Internasional

Konsep Power Dalam Hubungan Internasional

Published

on

By

    Power dipahami sebagai salah satu indikator kekuatan negara dalam membangun kekuatan dan pengaruh di dunia internasional. Secara harafiah, power terbagi dalam dua bagian, yakni soft power seperti ekonomi, diplomasi dan hard power seperti kekuatan militer. Unsur power dalam hubungan internasional jelas sangatlah dibutuhkan oleh sebuah negara sebagai salah satu faktor penting pendongkrak  bargaining position atau posisi tawar suatu negara dalam dinamika politik global. Ada tiga aspek penting dari power yang bisa dijadikan standar dalam membentuk kebijakan politik luar negeri suatu negara. Konsep yang pertama adalah influence atau pengaruh. Pengaruh atau influence suau negara tentu sangat penting dalam membawa arah kebijakan politik luar negeri negara tersebut pada jenjang politik global dengan menempatkan negara yang bersangkutan dapat dengan mudah mengatur dan mempengaruhi kebijakan politk luar negeri negara lain.

Konsep power dalam hubungan internasional
Peta dunia

    Pada sisi lain, aspek kedua dari power adalah authority atau kewenangan. Dengan memiliki kewenangan maka suatu negara dapat dengan mudah mengatur dan mempengaruhi kebijakan politik luar negeri negara lainnya. Tak hanya itu pula, kewenangan yang dimiliki oleh negara tersebut dapat ikut pula mempengaruhi dinamika politik global yang berkembang dewasa ini.
   Tak hanya membutuhkan influence (pengaruh) dan authority (kewenangan) tetapi juga membutuhkan powers itu sendiri. Power di sini dipahami sebagai kekuatan militer dan ekonomi. Jadi, dengan memiliki kekuatan militer dan ekonomi, maka dapat menjadi kekuatan bagi negara dalam mempengaruhi negara lain dan juga dinamika politik internasional.
        Sebagai contoh konkrit dari konsep power ini yakni seperti yang ada di negara Amerika Serikat. Dikenal sebagai negara adikuasa saat ini, Amerika Serikat memiliki segalanya (power; soft power dan hard power) untuk bisa dengan mudah mempengaruhi jalannya kebijakan politik luar negeri negara lain dan juga dinamika politik kontemporer.
     Amerika Serikat memiliki pengaruh yang sangat besar di dunia internasional. Sejarah panjang mencatat bahwa banyak perubahan dalam sejarah umat manusia nyaris selalu melibatkan kehadiran Amerika Serikat. Sebut saja berakhirnya Perang Dunia II, berdirinya organisasi dunia Perserikatan Bangsa-Bangsa, beberapa organisasi dunia lainnya tidak pernah lepas dari campur tangan dan keikutsertaan Amerika Serikat. Di samping itu pula, Amerika Serikat memiliki kewenangan yang besar dalam politik global. Sering kebijakan dalam politik global selalu mengikuti pola yang diterapkan oleh Amerika Serikat. Sedangkan bila ditinjau dari segi kekuatan militer dan ekonomi, jelas eksistensi Amerika Serikat tidak diragukan lagi. Amerika menjadi lambang hegemoni Barat di dunia dengan paham liberalnya. Amerika Serikat juga menganggarkan banyak dana untuk pertumbuhan kekuatan militernya. Tak hanya itu, Amerika Serikat juga adalah salah satu kekuatan ekonomi dunia sehingga tidak heran bila kemudian banyak MNC (multi national corporations) di negara-negara berkembang banyak berasal dari Amerika Serikat. Keberadaan MNC tersebut jelas merupakan ekspansi ekonomi Amerika Serikat di dunia.
         
         Sebagai faktor pembanding, negara Cina adalah salah satu raksasa dunia yang baru bangun dan menjadi kekuatan ekonomi dan militer di dunia. Untuk mengantisipasi hegemoni Cina, Amerika Serikat sekarang terus membangun kekuatan ekonomi dan militernya serta bekerja sama dengan banyak negara sehingga dapat meningkatkan kekuatan perekonomian negara adidaya tersebut. Jelas keberadaan Cina dapat mengancam dan mengganggu dominasi Amerika Serikat saat ini sehingga negara tersebut kini terus melakukan berbagai upaya agar dapat mempertahankan hegeominya dalam dunia internasional.
                                                                  ***
*Dari berbagai sumber 
 img src = here
Kami menjual penirum asli, obat pembesar penis terbaik. Cocok untuk kamu kaum pria yang ingin memperbesar penismu dengan aman, sehat dan terpercaya. Silakan beli di jualpenirum.com

Penirum Asli Obat Pembesar Penis Terbaik
Continue Reading

Hubungan Internasional

Mekanisme Akuntabilitas NGOs (Non-Govermental Organizations)

Published

on

By

  Salah satu topik terhangat dewasa ini yakni diskusi terkait akuntabilitas NGOs (Non-Governmental Organizations). Diskusi dan debat ini telah menjadi bagian penting dalam dinamika dunia internasional saat ini dan merupakan ekspresi negara. 

   Tulisan Lisa Jordan, Mechanismes for NGO Accountability mencoba memberikan gambaran dasar terkait ukuran akuntabilitas NGOs dalam 3 bagian diskusi yang utama. Bagian pertama adalah pertanyaan dari akuntabilitas dalam pandangan politik. Sedangkan pada bagian kedua, membahas mengenai mekanisme NGOs yang digunakan untuk melegitimasi apa yang telah dan akan mereka kerjakan, melakukan evaluasi dan meningkatkan kredibilitas organisasi dalam tatanan dunia internasional. Pada bagian ketiga yakni membuat analisisa dan melakukan pembahasan beragam cara untuk memperkuat akuntabilitas NGOs itu sendiri.

       Perubahan perspektif politik menjadi salah satu masalah yang sangat urgen, mengingat kebijakan publik global dibentuk melalui beragam proses negosiasi antarnegara, masyarakat sipil- antara berbagai asosiasi organisasi dan negara, dan sektor pemangku kepentingan atau stakeholder. Secara de-facto, NGOs pun ikut terlibat ssecara aktif dalam pembuatan norma-norma yang berlaku global, standar, negosiasi, pengaruh dan memberikan solusi berbagai kebijakan dalam menghadapi masalah-masalah sosial yang ada dalam masyarakat seperti kemiskinan, pendidikan, kerusakan ekosistem dan pelanggaran terhadap hak asasi manusia (HAM). Sedangkan pada tingkat global dan nasional, NGOs sering menuntut praktek demokrasi dalam pemerintahan setiap negara. Kendati demikian, NGOs tidak demokrasi atau belum secara pasti diakui secara jelas sebagai bagian dari praktek demokrasi abad ini.

        Pada sisi lain, NGOs juga menuntut terjadinya perubahan dalam pemerintahan dimana dibutuhkan sebuah kontrak sosial yang baru, karena kontrak sosial lama tidak lagi memadai dalam menghadapi tantangan lokal maupun global. Kontrak sosial baru dimaksudkan untuk menghadapi masalah-masalah yang melampui batas nasional seperti penyebaran berbagai penyakit, perubahan iklim, dan kelangkaan air bersih di dunia. Selain itu perkembangan aktor-aktor sosial baru, yaitu masyarakat sipil menggantikan beberapa fungsi yang dilakukan oleh pemerintah. Sedangkan masalah ketiga terkait skandal dalam berbagai sektor. 

Akuntabilitas NGO

        Berkaitan dengan akuntabilitas dan efektifitas NGOs, efektifitas biasanya terkait dengan kualitas dan kuantitas dari kegiatan yang dilakukan. Keduanya berorietasi pada kemandirian dan reabilitas struktur serta legitimasi dari NGOs tersebut. Selain itu, akuntabilitas NGOs dibutuhkan untuk menunjukan transparansi kepada publik atau masyarakat mengenai kegiatan yang dilakukan oleh NGOs juga kepada pemangku kepentingan internal maupun ekternal, sehinggap publik juga dapat menilai efektifitas dan efisiensi dari NGOs tersebut dalam mencapai tujuan-tujuan dan visi-misinya.
    
       Sejatinya bahwa mekanisme akuntabilitas NGOs berdasarkan pada nilai kejujuran dan tranparansi organisasi, dimana pertanggungjawaban tersebut bisa dibuat berupa laporan tahunan, financial account, penilaian kinerja selama kurun waktu, laporan triwulan evaluasi dan audit. Kegiatan ini dilakukan agar bisa menilai apakah dana yang digunakan selama ini sesuai dengan hasil yang dicapai dari kegiatan tersebut. Untuk menjamin terciptanya kejujuran, banyak NGOs yang melakukan peningkatan kemampuan riset dengan melakukan aliansi dengan kaum lainnya. 

      Sedangkan terkait legitimasi NGOs terletak pada kepercayaan publik atau sekelompok orang yang mengklaim mengatasnamakan rakyat. Semuanya berdasarkan pada akuntabilitas NGOs tersebut yang memuat kepentingan masyarakat misalnya mengenai kemiskinan, hak asasi manusia (HAM), juga masalah kerusakan lingkungan dan masalah lain sebagainya.

Kesimpulan :
Baik IGO maupun NGOs dalam tatanan dunia internasional dituntut akuntabilitasnya. Sebagai organisasi internasional, IGO maupun NGOs harus bersikap transparan, bertanggungjawab, melakukan efisiensi kerja, evaluasi terhadap kinerja yang telah dilakukan, dan melibatkan partisipasi masyarakat dan para stakeholder dalam pengambilan kebijakan organisasi internasional tersebut. Pada sisi lain, baik IGO maupun NGOs bertanggungjawab terhadap masyarakat internasional dalam memajukan masyarakat dan negara bangsa sesuai dengan tujuan dan visi-misi dari organisasi tersebut. Dengan demikian kepentingan semua pihak yang terlibat dapat tercapai.

Sumber :
Mechanisms for NGO Accountability
(Lisa Jordan)

Kami menjual penirum asli, obat pembesar penis terbaik. Cocok untuk kamu kaum pria yang ingin memperbesar penismu dengan aman, sehat dan terpercaya. Silakan beli di jualpenirum.com

Penirum Asli Obat Pembesar Penis Terbaik
Continue Reading

Hubungan Internasional

Hubungan Antara Ilmu Politik dan Ilmu Lainnya

Published

on

By

Hubungan antara ilmu politik dan ilmu-ilmu lainya dapat didefinisikan sbb :

a.       a. Sejarah
Ilmu sejarah secara khusus lebih mempelajari peristiwa-peristiwa masa lampau serta kekhususan dan kekhasan peristiwa tersebut. Berbeda dengan sejarah, ilmu poitik lebih cenderung melihat ke depan (future oriented). Namun kedua ilmu ini saling berkaitan dimana bahan-bahan yang didapat dari sejarah oleh political scientist dipakai untuk menemukan pola-pola ulangan yang dapat membantu untuk menemukan sesuatu yang berguna untuk masa depan, serta memberi gambaran bagaimana sesuatu keadaan diharapkan akan berkembang dalam keadaan tertentu. 
Ini dalah bentuk dari generalisasi ilmu politik. Peristiwa-peristiwa sejarah merupakan bahan-bahan mentah dan bahan perbandingan bagi ilmu politik. Dengan demikian ilmu politik memperkaya materinya dengan beragam peristiwa sejarah, mengadakan perbandingan dan induksi dari bahan-bahan sejarah. Dengan demikian secara tidak langsung ilmu politik menjadikan sejarah sebagai pedoman dalam melangkah ke depannya.
Hubungan Antara Ilmu Politik dan Ilmu Lainnya
Ilmu Politik
b.     bFilsafat
Filsafat secara khusus mempelajari mengenai hakikat segala yang ada, sebabnya, asalnya dan hukumnya. Ilmu politik saling berkaitan dengan filsafat dalam mempelajari tentang berbagai sebab politik itu sendiri serta peran politik dalam tiap filosofi kehidupan masyarakat dan individu .
c.       c. Antropologi
Ilmu ini menyumbangkan pengertian dan teori tentang kedudukan serta peran berbagai satuan sosial-budaya yang lebih kecil dan sederhana. Perhatian sarjana ilmu politik  terhadap antropologi  kian meningkat dengan penelitian pada kehidupan dan usaha modernisasi poltik di negara-negara baru. Antropologi yang menyelidiki kebudayaan di masa lalu yang meliputi semua aspek kultural masyarakat, ide-ide dan lembaga politiknya, bisa menjelaskan kepada para ahli ilmu politik tentang timbul, bertumbuh dan berkembangnyanya ide-ide dan lembaga-lembaga politik terdebut.
d.  Sosiologi
 Sosiologi memberikan analisis terhadap kehidupan sosial secara umum dan menyeluruh, serta membantu para political scientist dalam usaha memahami latar belakang, susunan dan pola kehidupan sosial dari berbagai golongan dan kelompok dalam masyarakat. Dengan menggunakan teori sosiologi dapat diketahui sampai mana susunan itu mempengaruhi atau dipengaruhi oleh keputusan kebijaksanaan(policy decisions) sumber-sumber kewibawaan, pengendalian sosial, hubungan antarkelas, berbagai ketegangan politik dan akan mengakibatkan meningkatnya organisasi sosial dan politik.
e.  Hukum
Ilmu hukum sejak dulu kala erat hubungannya dengan ilmu politik, karena mengatur dan melaksanakan undang-undang (law enforcement) yang merupakan kewajiban yang penting. Manusia sebagai makhlukmenjadi obyek dari system hukum. Ilmu politik  dan hukum sama mempelajari negara.
f.  Ekonomi
     Ilmu ekonomi modern, khususnya ekonomi internasional, kerja sama antara ilmu politik dan ilmu ekonomi makin dibutuhkan unutk menganalisis siasat-siasat pembangunan nasional. Sarjana ekonomi dan ilmu politik sering saling meminta bantuan guna saling melengkapi dalam satu cita-cita pembangunan.
g. Geografi
     Faktor-faktor yang berdasarkan geografi, seperti perbatasan strategis(strategic frontiers), desakan penduduk(population pressure), daerah pengaruh (sphere of influence)memengaruhi politik. Sebelum Perang Dunia II, suatu cabang geografi mendapat pehatian besar, yaitu Geopolitik/Geopolitics, yang biasa dihubungkan dengan Rudolf Kiellen(Swedia, 1864-1933). Ia beranggapan bahwa di samping faktor ekonomi dan antropolgi, geografi memengaruhi karakter dan kehidupan nasional dari rakyat dan  karena itu mutlak harus diperhitungkan dalam menyusun politik luar negeri dan nasional. Keadaan geografi ini menjadi acuan dalam pembelajaran karakteristik nasional suatu Negara.

h. Psikologi
     Psikologi menjelaskan bagaimana kepemimpinan tidak resmi(informal leadership) turut menentukan hasil suatu keputusan dalam kebijakan politik  dan kenegaraan; bagaimana sikap (attitude ) dan harapan(expectation) masyarakat dapat melahirkan tindakan serta tingkah laku yang berpegang teguh pada tuntutan-tuntutan sosial (conformity); bagaimana motivasi untuk kerja dapat ditingkatkan sehingga dapat memperbanyak produksi kerja melalui panghargaan terhadap waktu dan usaha; nilai yang lama tertanam dapat menghasilkan tingkah politik yang relative stabil yang member dorongan yang kuat pada ketaatan terhadap aturan main rules of the game.
     e. Etika
      Berhubungan dengan perilaku baik dan buruk, tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan.  Singkatnya bahwa ilmu politik memegang teguh prinsip-prinsip etika moral, yang menjujung tinggi  hak dan kewajiban moral, tentang hal-hal yang baik dan buruk, tentang apa yang harus dan tidak boleh dilakukan.
                                              * * *
Jogja, 07 Oktober 2011
Politik…unik tapi sedikit licik.

Sumber : dari berbagai sumber


Terima kasih telah berkunjung. Jangan lupa untuk memberikan komentar Anda. Terima Kasih.
Kami menjual penirum asli, obat pembesar penis terbaik. Cocok untuk kamu kaum pria yang ingin memperbesar penismu dengan aman, sehat dan terpercaya. Silakan beli di jualpenirum.com

Penirum Asli Obat Pembesar Penis Terbaik
Continue Reading

Most Popular

Copyright © 2016 The Mag Theme. Theme by MVP Themes, powered by Wordpress.